Lelang Jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya Sepi Peminat, Dewan Sarankan Ini

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nurul Aini.

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono komentari lelang jabatan untuk posisi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang sepi pendaftar.

Padahal lelang jabatan tersebut dilakukan hingga dua kali masa perpanjangan namun tetap sepi peminat.

Menurut Adi, sepinya peminat lelang jabatan tersebut bisa jadi disebabkan karena beberapa faktor. 

Faktor pertama adalah adanya budaya tata krama berupa kesungkanan untuk mengajukan diri sendiri untuk menempati suatu jabatan.

"Mungkin tak terlihat ya, tapi pegawai di lingkup pemerintah kota surabaya itu ada tata krama. Nanti kalau mengajukan diri takut dibilang ambisius," kata Adi, Selasa (26/9/2017)

Karenanya untuk membuat mereka melamat maka harus ada dorongan pada orang-orang yang kompeten.

Faktor yang kedua adalah alasan bahwa masih belum biasa adanya aturan baru seleksi terbuka atau sistem lelang jabatan yang baru diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara No 5 Tahun 2015. 

UU tersebut mengatur pengisian jabatan tinggi pratama setingkat eselon dua dilakukan dengan sistem terbuka. 

Untuk itu, politisi PDI Perjuangan tersebut memberi rekomendasi yang diharapkan bisa dilakukan oleh BKD. 

Yaitu BKD dapat menyodorkan sejumlah nama pegawai Pemkot yang memang sudah memiliki kecukupan dan kecakapan. 

“BKD kan tentu memiliki data, pegawai yang sudah memiiki kepangkatan yang cukup, berkompeten, track record yang bagus, dan juga attitude yang baik. Data itu bisa diserahkan ke panitia seleksi yang sudah dibentuk,” kata Awi panggilan akrab Adi.

Dengan begitu, nama-nama yang direkomendasikan tersebut bisa masuk dalam proses seleksi yang diatur sesuai undang udang. 

Mulai uji kompetensi, pemaparan visi misi, tes wawancara, hingga tes kesehatan. Sehingga tidak hanya menunggu ada pegawai yang mendaftar.