Pilkada Serentak 2018

Ketua DPRD Magetan Ini Berharap Banyak kepada Satgas Pilkada Bentukan Polri dan KPK

Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan menangani masalah money politic.

Ketua DPRD Magetan Ini Berharap Banyak kepada Satgas Pilkada Bentukan Polri dan KPK
SURYA/DONI PRASETYO
Ketua DPRD Kabupaten Magetan Joko Suyono (JOS) juga salah satu calon Wakil Bupati Magetan di Pilkada 2018 mendatang, mendukung dan menyambut pembentukan baik Satuan Tugas (Satgas) Pilkada bentukan KPK dan Polri. 

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Joko Suyono, menyambut baik dan mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pilkada bentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

"Tidak hanya mendukung dan menyambut baik, tapi juga sangat berharap banyak pada Satgas Pilkada, akan sosok pimpinan yang berkualitas dan berdedikasi tinggi kepada masyarakatnya," kata Joko Suyono yang juga salah satu Calon Wakil Bupati di Pilkada 2018 ini kepada Surya, Minggu (28/1-2018).

Menurut Joko Suyono yang akrab dipanggil JOS ini menyebutkan, pembentukan Satgas Pilkada memberikan sebuah pembelajaran yang luar biasa dan baik sekali kepada masyarakat.

"Ketika hegemoni politik sekarang ini, ada proses demokrasi yang tentunya pilih memilih ini, paradigma masyarakat banyak berubah dan bergeser pada prakmatisme dan transaksionalisme,"kata Joko Suyono.

Dia berharap dengan dibentuknya Satgas Pilkada ini, benar benar bisa menjadi sebuah alat untuk mengontrol dan mengawal proses pelaksanaan Pilkada di Magetan, dan di seluruh Indonesia umumnya.

"Dengan dibentuknya Satgas Pilkada ini bisa didapatkan mutu, kualitas dan kuantitas dari calon terpilih, yang benar benar memiliki mutu seorang pimpinan yang punya kapasitas dan kredibilitas yang jelas,"kata JOS.

Diberitakan Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan menangani masalah money politic.

Karena money politic berdampak negatif pada proses demokrasi di Indonesia.

Dikatakan Kapolri, proses demokrasi, termasuk Pilkada membutuhkan biaya tinggi. Untuk biaya kampanye, calon Bupati bisa menghamburkan uang sekitar Rp 30-40 miliar.

Sedangkan calon Gubernur memerlukan dana lebih besar, sekitar Rp 100 miliar.

Karena itu, gagasan Kapolri dan Ketua KPK membentuk Satgas Money Politic itu di masyarakat banyak disambut baik. Dengan money politic yang dilakukan calon bupati/wali kota dan gubernur, akan melahirkan seorang pemimpin yang korup, karena tingginya biaya money politic yang tidak sepadan dengan penghasil atau gaji bupati/wali kota dan gubernur.

Dijelaskan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, para calon bupati/wali kota dan gubernur terpilih bisa dipastikan berharap modal saat kampanye kembali. Maka cara-cara kotor pun dilakukan. Di situlah korupsi muncul.

Kepala daerah mengambil komisi dari proyek, perizinan, dan lainnya. Kepala Daerah terpilih, menganggap, politik uang sudah membuat sistem memaksanya harus korupsi untuk mengembalikan modal beserta keuntungannya. (SURYA/DONI PRASETYO)

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Edwin Fajerial
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved