Terkendala e-KTP, Hanura Jatim Diharapkan Lengkapi Verifikasi Menggunakan Suket

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Provinsi Jawa Timur menyarankan agar pengurus perempuan Partai Hanura yang tidak memiliki Kartu Elektronik untuk menggunakan Surat Keterangan (Suket) agar lolos verifikasi faktual.

"Dalam verifikasi faktual bila ditemukan ketidaksesuaian data harus diperbaiki. Kalau KTP belum siap bisa menggunakan surat keterangan atau suket," kata Ketua KPU, Eko Sasmito, di Surabaya, Senin (29/1/2018).

Ia mengatakan, dalam temuan verifikasi faktual awal pengurus perempuan Partai Hanura Jatim yang memenuhi syarat baru 11 dari 18 pengurus perempuan dari yang diharuskan (syarat 30 persen keterwakilan perempuan).

Salah satu penyebab belum lengkapnya pengurus perempuan tersebut karena belum memiliki KTP elektronik.

"Oleh karena itu, kami menyarankan untuk pengurus Partai Hanura Jatim yang belum punya KTP Elektronik bisa menggunakan Suket," katanya.

Ia menambahkan, apabila verifikasi faktual dilakukan KPU ini lengkap, maka lolos verifikasi dan bisa ikut dalam pelaksanaan Pileg.

Baca: Bocah SDN Pakunden 1 Kota Kediri Yang Ditendang Kemaluannya Diduga Kena Virus

"Ada temuan ketidaksesuaian data, itu disebabkan karena perekaman KTP yang sudah dilakukan KTP aslinya belum jadi, itu terjadi lantaran untuk KTP yang diurus belum keluar," katanya.

Untuk diketahui, KPU Daerah Provinsi Jawa Timur, bersama Badan Pengawas Pemilu Derah (Bawaslu) Jawa Timur mendatangi Kantor DPD Partai Hanura Jatim, Surabaya, Senin (29/1/2018).

Rombongan tim verifikasi faktual dipimpin langsung Ketua KPU, Eko Sasmito; dan Ketua Bawaslu Jatim, M Amin.

Mereka disambut oleh Ketua DPD Hanura Jatim, Kelana Aprilianto bersama Badan Pengurus Harian DPD Partai Hanura Jatim lainnya.

Baca: SMAN Kauman Mengakui, Purel Yang Telanjang Dada Adalah Siswanya

Tim verifikasi faktual KPU, langsung melakukan verifikasi data, berupa pencocokan KTP, KTA, serta melakukan pemeriksaan data tambahan.

Untuk pengurus perempuan, KPU juga melakukan 'crosscheck', dengan memanggil satu persatu untuk mencocokan data KTP dan KTA.

Arie Hafis Ashar, Wakil Ketua DPD Hanura Jawa Timur menjelaskan, bahwa untuk beberapa syarat yang kurang akan dipenuhi dalam waktu dekat.

"Kami akan segera melengkapi kekurangan nya sesegera mungkin dengan SUKET (Surat keterangan) sebagai dasar dari perekaman KTP elektronik," pungkasnya. (Surya/Bobby Koloway)