Tuai Kritik Kehadiran Khofifah di Acara Pendamping PKH, Begini Penjelasan Panitia

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bakal calon Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mendapat beberapa kritikan atas kehadirannya di acara Rapat Koordinasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Jatim, Selasa (30/1/2018).

Kritikan tersebut ditujukan kepada Khofifah mengingat saat ini ia bukan lagi Menteri Sosial RI.

Apalagi, ia juga menjadi calon gubernur sehingga agenda rapat tersebut rentan dipoltisasi.

Menanggapi hal ini, Koordinator Wilayah (Korwil) Pendamping PKH Jatim 1, Ari Dwi Prasetyo, menegaskan bahwa kehadiran Khofifah tersebut atas inisiatif pihaknya, bukan Khofifah.

"Kami yang mengundang beliau karena kami yang butuh. Sehingga, kedatangan beliau bukan atas inisiatif Ibu Khofifah, namun kami," kata Ari saat ditemui di Surabaya, Rabu (31/1/2018).

Ia menambahkan, tujuan pihaknya mengundang Khofifah adalah untuk meminta pertimbangan terkait program yang akan disusun selama setahun kedepan.

Hal ini selaras dengan agenda dari pertemuan yang melibatkan 200 pendamping tersebut.

"Agenda ini rutin kami adakan di awal tahun. Tujuannya, kami ingin membuat rencana program selama setahun kedepan dalam mengembangkan bantuan kepada para pendamping," ujar Ari.

Sehingga, pihaknya memang tak mengundang unsur Dinas Sosial ataupun Dirjen di bawah Kementerian Sosial.

"Wong kami ini menyusun program untuk dilaporkan ke atasan kami, masa kami juga mengundang atasan kami didalam pembahasannya?, Ini internal dari para pendamping sendiri" ujarnya.

"Baru apabila setelah programnya jadi, kami akan laporkan ke jajaran terkait," lanjutnya.

Sehingga, dengan adanya arahan dari Khofifah, diharapkan program mereka dapat selaras dengan program nasional.

"Kami ingin mencuri ilmu dari Ibu Khofifah," jelasnya.

Baca: Warga Kediri ini Sulap Limbah Kopi Menjadi Lukisan Artistik

Di acara tersebut, Khofifah juga mendapat apresiasi gelar 'Ibu PKH'.

Menurut Ari, gelar tersebut diberikan atas prestasi Khofifah menaikkan kualitas taraf hidup masyarakat melalui program ini.

"Ketika beliau memimpin kementerian sosial, terjadi lonjakan yang luar biasa, terutama dalam keberhasilan dan transformasi program. Sehingga, kami menganugrahkan gelar ini," jelasnya.

Di dalam forum tersebut, juga tak disampaikan ajakan untuk memilih Khofifah.

Baca: Kakek di Malang ini tega Bunuh Selingkuhannya, Gara-gara Diejek Loyo

"Beliau bicara soal PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tak pernah lepas dari itu. Apalagi, ngomong soal kampanye, tak ada itu," jelasnya.

"Sehingga, kalau ada yang bilang bahwa Ibu Khofifah tak rela melepaskan jabatan Menteri dan para pendamping PKH, itu salah. Bukan Ibu, namun kami yang tak rela," pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa pihak memang mengkritik kehadiran Khofifah di acara tersebut.

Menurut pakar Politik Universitas Airlangga (Unair), Novri Susan, kehadiran Khofifah tersebut rentan multitafsir.

Baca: Beredar Foto Seksi Marion Jola Indonesian Idol yang Tak Diketahui Publik Sebelumnya, Duh Posenya!

"Seharusnya Bu Khofifah bisa menahan diri dan menyadari karena posisinya saat ini sebagai calon gubernur. Kalau kapasitasnya itu sebagai menteri sosial tidak masalah itu memang tugas, tapi dia kan sebagai calon gubernur," ujarnya.

"Itu sebagai distorsi praktek berdemokrasi. Jadi, secara etika politik itu tidak benar, tidak etis. Itu tidak ada edukasi politik yang benar dari figur yang masuk seperti ini," ungkap mantan Ketua Badan Akreditas Sekolah (BAS) Sidoarjo itu. (Surya/Bobby Koloway)