Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

4 Fakta Menarik Terpilihnya Heru Winarko Jadi Kepala BNN, Alasan Jokowi hingga Posisi Akan Dilelang

Irjen Pol Heru Winarko resmi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Penulis: Ani Susanti | Editor: Edwin Fajerial
SENO
Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol Heru Winarko menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Pol Budi Waseso. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Irjen Pol Heru Winarko resmi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Heru menggantikan Kepala BNN sebelumnya Komjen (Pol) Budi Waseso yang telah memasuki masa pensiun.

Hadir dalam upacara pelantikan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Heru Winarko salam komando dengan Budi Waseso usai acara pelantikan.
Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Heru Winarko salam komando dengan Budi Waseso usai acara pelantikan. ()

Dikutip dari Kompas.com, Heru Winarko merupakan perwira tinggi Polri.

Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Deputi Penindakan KPK.

TribunJatim merangkum beberapa fakta di balik terpilihnya Heru Winarko tersebut.

Dilansir dari berbagai artikel Kompas dan Tribunnews, berikut beberapa diantaranya :

1. Alasan terpilih

Jokowi memilih Heru Winarko sebagai Kepala BNN atas alasan integritas.

Presiden menilai Heru memiliki karena latar belakang institusi asal, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang paling penting dari sisi integritasnya. Karena peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018), dikutip dari Kompas.com.

2. Harapan Jokowi

Fabian Januarius Kuwado
Suasana pelantikan Irjen Heru Winarko oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Fabian Januarius Kuwado Suasana pelantikan Irjen Heru Winarko oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018). ()

Jokowi juga menunjuk Heru sebagai pengganti Komjen Budi Waseso dengan harapan BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya.

"Kita ingin BNN memiliki standard-standard yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Ada standard-standard yang dibawa dari KPK ke BNN," ujar Jokowi.

"Ada standard good governence dan standard tata kelola organisasi," lanjut dia.

Dengan demikian, kinerja BNN juga diharapkan lebih baik lagi.

3. Sosok Heru Winarko di mata Ketua KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, berharap Heru Winarko dapat menerapkan budaya kerja KPK di institusi baru yang dikepalainya yakni BNN.

Sebab, menurut Agus, selama bekerja sama dalam kurun waktu dua tahun, Heru merupakan sosok yang tekun dan tak banyak bicara.

"Pak Heru sangat bagus, tidak banyak bicara, pendapatnya tapi sangat tajam dan sangat membantu tugas-tugas pimpinan, ini sangat bagus," ungkap Agus.

Biro Pers Setpres
Irjen Pol Heru Winarko saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BNN menggantikan Komjen Budi Waseso
Biro Pers Setpres Irjen Pol Heru Winarko saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BNN menggantikan Komjen Budi Waseso ()

Agus mengatakan bahwa KPK bisa meningkatkan kolaborasi dengan BNN setelah dipilihnya Heru menjadi orang nomor satu di lembaga pemberantasan narkoba itu.

Menurutnya, akan banyak hal yang bisa dilakukan bersama KPK dengan BNN.

"Kalau pak Heru di sana bisa berkolaborasi, jadi banyak hal-hal yang kita kerja samakan supaya BNN jauh lebih baik," jelas Agus.

4. Posisi Heru Winarko di KPK akan dilelang

KPK akan melelang posisi Heru Winarko sebagai Deputi Penindakan KPK, setelah dirinya telah resmi menjabat Kepala BNN.

"Iya (lelang) kompetisi, Insya Allah tanggal 9 Maret kita sudah dapat lembaga yang mengetesnya karena ditender,tanggal 10 Maret tesnya," tutur Agus Raharjo.

Menurut Agus, dalam lelang jabatan tersebut akan dilakukan secara terbuka dengan mengundang perwakilan dari Kejaksaan dan Kepolisian‎, sehingga tidak harus dari Polri kembali.

"‎Dari dulu Deputi Penindakan KPK kalau enggak Polisi, Jaksa, ganti-gantian, nanti kita undang Kejaksaan, kita undang Kepolisian, kita liat nanti," papar Agus.

Sementara untuk mengisi kekosangan jabatan yang ditinggalkan Heru, Agus menilai, secara otomatif bawahannya akan menjadi pelaksana tugas (Plt).

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved