Terus Digalang, Donasi Menyokong Perjuangan Politik Prabowo Sudah Terkumpul Rp 296 Juta

Sementara menurut Fahri di satu sisi masyarakat kelas menengah bingung bila ingin memberikan donasi kepada Prabowo. Mereka takut usahanya dihambat oleh pemerintah.

"Kenapa? Ketahuan sama pemerintah dia bisa digencet bisnisnya. Enggak ada UU yang memproteksi pemyumbang," katanya.

Hal tersebut berbeda kondisinya dengan calon petahana. Menurutnya Joko Widodo pasti memiliki banyak modal untuk maju kembali dalam Pilpres.

Banyak proyek infrastruktur yang dikerjakan Jokowi pada periode sekarang. Sehingga banyak orang yang mendapatkan komisi dari proyek tersebut mau menyumbang.

"Jadi nanti di pilpres ini yang paling banyak duitnya memang Pak Jokowi. Karena dia incumbent, on going projectnya banyak, bayangkan ini proyek bikin jalan tol dimana-mana. Ini kan pelabuhan, airport segala macam. Itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau menyumbang kepada penguasa," ujar Fahri.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan sah-sah saja Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menggalang dana (Crowdfunding) untuk perjuangan politiknya.

Menurut Hidayat hal yang sama juga dilakukan Joko Widodo (Jokowi) saat pencalonan dulu.

"Kan juga Pak Jokowi dulu melalui para kadernya mengumpulkan dana di lapangan. PSI juga mengumpulkan dimana-mana, kok mereka tidak dipermasalahkan? Kenapa kalau Pak Prabowo jadi dipermasalahkan," ujar Hidayat.

Yang terpenting menurut Hidayat adalah adanya akuntabilitas dalam pengglangan dan penggunaan dana tersebut.

Apalagi dalam aturan Pemilu penggalangan dana diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu.

"Jadi memang dipentingkan adanya transparansi darimana datangnya dukungan dana-dana itu," katanya.

Menurut Hidayat, Pemilu apalagi pemilihan presiden membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga masuk akal bila Prabowo melakukan penggalangan dana.

Asalkan menurutnya dana tersebut sah bukan hasil dari kejahatan pencucian uang ataupun korupsi.

"Pastilah beliau nanti memilah mana yang tidak sah karena dari money laundry, dari korupsi pasti akan beliau tolak. Dari pihak-pihak yang tidak dikenal juga pasti akan ditolaknya. Jadi kata kuncinya adalah silakan, karena UU juga membolehkan untuk seorang kandidat mendapatkan dukungan, bantuan dari individu maupun dari perusahaan dalam jumlah yang sudah diatur," ujar Hidayat.

Wakil Ketua MPR ini mengaku tidak yakin bila crowfunding yang dilakukan Prabowo untuk tujuan lain yakni pencitraan atau mengukur dukungan kadernya.