Mendagri Tak Bosan Ingatkan Pejabat Negara Waspada Area Rawan Korupsi, di Antaranya Soal Dana Bansos
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan aparatur pemerintah, mulai dari kepala daerah sampai camat untuk memahami area rawan korupsi.
Penulis: Edwin Fajerial | Editor: Ani Susanti
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SEMARANG - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan aparatur pemerintah, mulai dari kepala daerah sampai camat untuk memahami area rawan korupsi.
"Kami ingatkan baik pemerintah pusat, Kemendagri, KPK, kejaksaan, kepolisian pahami area rawan korupsi, " kata Tjahjo Kumolo di Semarang dalam rilis yang diterima TribunJatim.com, Senin (13/8/2018).
Selain itu, kepala daerah dan pemangku kebijakan mulai dari pejabat dinas hingga camat harus paham tentang aturan dan mekanisme kerjanya.
Area rawan korupsi yang harus dipahami, kata Tjahjo antara lain perencanaan anggaran, mekanisme dana bansos dan mekanisme pembelian barang dan jasa.
• Sambut HUT ke-73 Kemerdekaan RI, Kemendagri Gelar Bakti Sosial Bersama Veteran
Alasannya, banyak kepala daerah yang terjerat kasus karena hal itu.
"Tiga hal ini yang terus membelit banyak gubernur, bupati, wali kota yang tiap tahun seringnya meningkat. Ini yang terus kami sampaikan di tiap awal pagi untuk selalu ingat araea rawan korupsi," ujarnya.
Tjahjo mengaku tak bosan mengingatkan pejabat daerah agar hati-hati untuk tidak terlibat korupsi.
"Sistem untuk melakukan pekerjaan sudah baik, hanya yang jadi penyebab korupsi adalah mentak individu masing-masing, bukan regulasi bukan juga sistem," ucapnya.
Menurutnya, para pejabat baik itu bupati, wali kota ataupun DPR harus transparan dan terbuka saat merencanakan anggaran.
"Kami selalu mengingatkan waspada khususnya perencanaan anggaran dengan DPRD, pusat, antara bawahan dan atasan. Harus transparan dan terbuka," tuturnya.
• Viral Video Penyelam Tunggangi Hiu Paus, Dikecam Menteri Susi & Alasan Hiu Paus Tak Boleh Disentuh
Saat ditanya, apakah penyebab korupsi adalah gaji kepala daerah yang kecil, menurutnya hal itu bukan alasan seorang pejabat terjerat korupsi.
"Kalau kita mau jujur dengan gaji 6-8 juta seorang wali kota dan wakil kan nggak cukup ya. Tapi terus coba kita perbaiki lewat dana tunjangan dan sebagainya," paparnya.
Pemerintah sendiri, kata Tjahjo sebenarnya terus berupaya memperbaiki penghasilan kepala daerah.
"Contohnya adalah tunjangan bagi kepala daerah yang terus ditingkatkan," tutupnya.
• Bintang Persib Prediksi Timnas U-23 Indonesia Juara Asian Games 2018, Jangan Meremehkan
