Kebut Penyelesaian Proyek JLLB, Pemkot Surabaya Gelontorkan Rp 300 M untuk Pembebasan Lahan Warga

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) yang ditarget rampung 2018 dipastikan molor.

Adanya kendala penolakan pembebasan lahan oleh warga di trase JLLB yang sempat terjadi, menjadi alasan utama penyelesaian proyek yang mulanya ditarget kelar tahun 2018 itu.

Meski begitu, Kepala Bappeko Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan lantaran ada penolakan warga tersebut, maka di tahun 2019, diupayakan proyek jalan sepanjang 18 kilometer itu bisa selesai.

"Tahun depan kita targetkan seluruh tanah yang harus dibebaskan semua terbayarkan," kata Eri pada Surya (grup TribunJatim.com), Sabtu (13/10/2018).

Eri optimistis target itu akan tercapai, sebab saat ini warga yang terkena proyek jalan sudah sepakat untuk diadakan appreisal ulang.

Artinya, warga sudah sepakat untuk tanahnya dilakukan pembebasan oleh Pemkot Surabaya.

• Pelatih Borneo FC Tak Ingin Terjebak Kenangannya di Surabaya, Tetap Berambisi Taklukkan Persebaya

Jalan ini akan membentang dari Romokalisari, Pakal, Sememi, hingga Lakarsantri.

Sehingga diharapkan bisa menjadi alternatif akses jalan di wilayah Barat Surabaya.

JLLB akan membentang cukup lebar yaitu mencaai 55 meter.

Sebagian jalan ini, dikatakan Eri, sudah 50 persen selesai dikerjakan pengembang, khususnya trase jalan yang memang melewati tanah pengembang.

Sedangkan untuk yang trase jalannya melewati tanah warga, itulah yang menjadi kewajiban Pemkot Surabaya untuk membangun dan membebaskan.

"Di tahun 2019 kita alokasikan sebesar Rp 300 miliar untuk pembebasan lahan warga di JLLB. Sehingga semua kelar," ucap Eri.

• Lima Saksi Penuhi Panggilan KPK untuk Pemeriksaan Terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi Bupati Malang

Sebenarnya, kesepakatan dengan warga sudah terjadi di akhir tahun ini.

Namun, lantaran belum ada anggaran, maka alokasi pembebasan dicantumkan dalam APBD 2019 yang kini sedang dibahas di DPRD Kota Surabaya.

Anggaran itu, dikatakan Eri, cukup besar, tapi, alokasinya cukup meningkat.

Belanja langsung di tahun 2019 mendatang mencapai Rp 6,9 trilliun.

"Targetnya 2019 akhir JLLB selesai dan bisa difungsikan. Jadi tahun depan pembebasan sekaligus pengerjaannya semua selesai," tegasnya.

• Sekdaprov Jatim Ingin Integrasikan Potensi Daerah di Jatim Lewat Seni dan Budaya

Di sisi lain, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati, membenarkan jika masalah dengan warga Surabaya Barat termasuk di Sememi yang menolak pembebasan, sudah selesai.

Erna mengatakan warga suah sepakat untuk dilakukan appreisal lagi dan setuju dengan harga yang ditentukan tim appreisal.

Lahan yang akan dibebaskan itu sebanyak 140 persil.

Lebih lanjut, Erna mengatakan, di APBD 2018 perubahan tidak ada alokasi untuk JLLB.

"Memang ada penambahan dana pembebasan lahan. Tapi bukan untuk JLLB itu. Ada dana sekitar Rp 47 an miliar. Untuk pembebasan Jalan Simpang Dukuh," kata Erna.

(fz/fatimatuz zahroh)