May Day 2019, Inilah 3 Tuntutan Sarbumusi Jatim Agar Disikapi Pemerintah Terutama Soal PHK Sepihak

Sudah dikeluarkan secara sepihak, kata Pane, hak karyawan yang di PHK ini tidak diberikan.

Kata dia, ini adalah fenomena yang lucu dan bagi dia pemerintah harus melihat ini.

Bayangkan jika perusahaan ini dibiarkan, berapa kenaikan angka pengangguran di Jawa Timur.

"Pemerintah harus tegas dengan membuat aturan. Perda ataupun Pergub harus ditegakkan. Minimal, membuat perusahaan ini jera dan tidak seenaknya sendiri PHK karyawan," jelasnya.

Kedua, tambah Pane, persoalan kontrol. Sejauh ini, Pemerintah Provinsi hingga Kota dan Kabupaten khususnya Dinas Tenaga Kerja ini tidak memiliki jumlah SDM yang mumpuni.

Dalam hal lain, pemerintah seolah selalu beralibi bahwa tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja itu sedikit.

• Peringati May Day 2019, Ratusan Buruh FSPMI Berangkat dari Omah Perjuangan ke Gedung Negara Grahadi

• Kumpulan Quotes May Day 2019 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia untuk Peringati Hari Buruh

"Jadi mereka tidak bisa menyikapi sekaligus kontrol perusahaan yang sudah jelas - jelas menyalahi aturan dengan PHK sepihak. Alasannya mereka kekurangan PPNS, jadi tidak maksimal. Bagi saya pribadi, itu bukan alasan. Polisi di Indonesia jumlahnya sedikit, tapi bisa menangani kasus yang begitu banyaknya di Indonesia karena penduduk Indonesia juga banyak. Ini hanya soal alasannya," tambahnya.

Terakhir, kata pria asal Pasuruan ini, pihaknya juga ingin pemerintah membuat aturan yang memberlakukan semua karyawannya untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan kesehatan.

Menurut dia, masih banyak karyawan yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan karena perusahaannya tidak memberikan jaminan itu.

"Saya berharap, aksi damai untuk menyambut hari buruh besok menjadi momen kebangkitan untuk menyadari kembali pentingnya memenuhi hak - hak buruh. Saya berharap, tiga poin yang menjadi catatan Sarbumusi ini diperhatikan dan dilaksanakan," pungkas dia. (Surya/Galih Lintartika)