Gubernur Khofifah Salurkan Rp 24 Miliar Bantuan Keuangan Desa untuk 78 Desa di 10 Kabupaten di Jatim

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan upaya untuk mengakselerasi pembangunan desa dalam rangka pemerataan pertumbuhan desa dan perekonomian Jawa Timur.

Hari ini, Jumat (21/6/2019), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan keuangan desa sebesar Rp 24,85 miliar pada 78 desa di 10 kabupaten yang diharapkan bisa digunakan untuk membangun kawasan desa.

Bantuan keuangan desa yang diserahkan hari ini adalah sebagian dari total Rp 45,64 miliar bantuan keuangan untuk 257 desa yang bakal diserahkan sepanjang tahun 2019. Meski saat ini baru 78 desa hang terverifikasi, sisanya yang lain masih dilakukan peninjauan dan verifikasi.

Dana bantuan keuangan tersebut bisa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasana yang ada di desa. Namun Khofifah berharap agar dana tersebut bisa untuk pembangunan yang bisa memberi manfaat sosial dan ekonomi masyarakat.

"Bantuan pembangunan desa sumbernya banyak, ada dari APBN, ada dan APBD, ada hibah, tentu dana tersebut digunakan sesuai dengan SOP. Membangun negara dimulai dari pembangunan desa, artinya dibagi dana yang dari pusat untuk ini, dari daerah untuk yang mana, dari pemkab yang mana," ucap Khofifah kepada Tribunjatim.com.

• Deddy Corbuzier Resmi Masuk Islam, Ini Sosok Gus Miftah yang Tuntun Deddy Ucapkan Kalimat Syahadat

• Raffi Ahmad Ngeprank Mama Rieta Izin Menikah Lagi, Sang Mertua Sampai Marah-marah: Gak Punya Hati!

• Kurang Diminati, Sekolah Pinggiran di Tulungagung Hanya Ada 121 Pendaftar

Dalam penyerahan pagi ini ada sebanyak 10 kabupaten yang bantuan keuangan desanya dicairkan. Yaitu enam desa di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 900 juta, satu desa di Kabupaten Bondowosi sebesar Rp 500 juta, satu desa di Kabupaten Lumajang sebesar Rp 75 juta, dan dua kabupaten Situbondo sebesar Rp 500 juta.

Kemudian empat desa di Kabupaten Madiun sebesar Rp 400 juta, satu desa kabupaten Sampang sebesar Rp 300 juta, satu desa di Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 100 juta. Sebanyak delapan desa di Kabupaten Ngawi sebesar Rp 850 juta, lima desa Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 950 juta, serta terakhir sebanyak 49 desa di Kabupaten Lamongan sebesar Rp 20 miliar.

Gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini menjelaskan bantuan keuangan ia minta tidak hanya untuk membangunan fisik, melainkan juga pembangunan sosial ekonomi. Secara khusus ia meminta lembaga lembaga berbasis desa bisa diperkuat.

"PAUD, TK, Posyandu, Babinsa, Babinkamtibmas yang berbasis desa saya ingin dieprkuat. Secara khusus kelembagaan di RT, RW juga harus diperkuat," tandasnya.

Tidak hanya itu, Khofifah juga mendorong bantuan keuangan desa bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan di kawasan pedesaan. Sebab saat ini rata-rata kemiskinan di Jawa Timur masih 10.58 persen.

Dari angka tersebut tingkat kemiskinan tertinggi ada di pedesaan sebesar 15,21 persen. Sedangkan kemiskinan di kawasan perkotaan sebesar 6,9 persen.

Aspek kultural dikatakan Khofifah juga menjadi salah satu sektor yang harus dikembangkan. Dana desa yanh disalurkan Pemprov Jawa Timur ini dikakatakan Khofifah bisa dikembangkan untuk membangun desa menjadi Desa Wisata. Total ada sebanyak 290 desa di Jawa Timur saat ini.

Salah satu desa wisata yang menurut Khofifah berhasil adalah Desa Wisata Pujon Kidul. Dalam waktu dua tahun mereka sudah bisa menyumbang Rp 2,5 miliar ke Pemkab Malang.

"Mereka sudah memberdayaan penduduk sekitar sebanyak 600 orang yang berpenghasilan Rp 1,6 juta hingga R 4 juta," tegas Khofifah.

Pihaknya berharap agar warga mampu mengggunakan bantuan keuangan desa secara optimal. Infrastruktur di desa lebih baik, dan sarana dan prasana di desa bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Numilah, Kades Pelang Kecamatan Kembangbau, Kabupaten Lamongan, mengatakan bahwa desanya mendapatkan dana bantuan keuangan desa sebesar Rp 950 juta.

"Tahun lalu dananya kami gunakan untuk pembangunan gapura dan pembangunan embung. Karena embung di desa kami sering longsor. Padahal desa kami itu tidak ada PDAM dan susah sumur maka yang kami andalkan adalah embung. Makanya dana bantuan keuangan kami juga gunakan untuk perbaikan embung," kata Numilah.

Khofifah Pesankan Soal Pencegahan Narkoba
Saat bertemu dengan 78 kepala desa, Gubernur Khofifah juga berpesan masalah penanggulangan narkoba. Pasalnya Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya itu Jatim juga menjadi provinsi tertinggi kedua untuk HIV.

Seluruh kepala desa diminta untuk menyampaikan pesan jauhi narkoba pada warga masyarakat dan anak-anak muda di kampungnya. Agar pembangunan fisik juga beriseiring dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

"Harus dipagari dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Makanya kami meminta untuk RT RW untuk ikut bergerak. Karena percuma kalau SPP gratis, infrastruktur dibangun, tapi kalau anaknya dirusak otak lewat narkoba," tegasnya. Imbauan ini ia sampaikan, agar bantun keuangan desa ini bisa berjalan harmoni dengan pengembangan manusia di saat ini. (Fatimatuz zahroh/Tribunjatim)