Tagih Janji Presiden Joko Widodo, 300 Warga Lamongan Ramai-ramai ke Jakarta
300 warga lamongan berbondong-bondong ke Jakarta menumpang 6 bus sewaan sejak Rabu (31/7/2019) kemarin demi menemui Presiden Joko Widodo
Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - 300 warga lamongan berbondong-bondong ke Jakarta menumpang 6 bus sewaan sejak Rabu (31/7/2019) kemarin.
300 orang ini tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS) Indonesia, berangkat menuju Jakarta untuk menagih janji Presiden RI, Joko Widodo.
Massa akan menagih janji kepada Presiden RI, Djoko Widodo terkait program dicanangkannya, yakni:
- Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS),
- Pengakuan dan perlindungan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK), serta
- Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) Hutan Kemasyarakatan (HKm).
"Kami ke Jakarta dalam rangka audensi di Gedung Manggala Wana Bakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, " kata koordinasi, Zainul Mukid, Kamis (01/08/2019).
Massa berangkat dari terminal Ngimbang, Lamongan, ditumpangi 2 kelompok yang tergabung Gema PS Indonesia, yakni Masyarakat Kawasan Pinggir Hutan dan Relawan Masyarakat Peduli Pangan (Mapan).
Menurut Zainul, ia bersama rombongan meminta izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta pengakuan dan perlindungan NKK serta IUP Hutan Kemasyarakatan.
"Tujuan kami meminta verifikasi dan SK Perhutanan Sosial dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI," ungkapnya.
Peserta aksi menuju Jakarta dalam rangka audensi di Gedung Manggala Wana Bakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Pihaknya menagih janji presiden terkait program yang dicanangkan apabila Ir. Joko Widodo terpilih lagi sebagai Presiden RI periode beriku dua.
"Upaya massa ke Jakarta agar ada kepastian petani hutan memiliki haknya secara sah dalam pengelolaan lahan hutan," kata Zainul.
Aksi menagih janji Jokowi ini juga diikuti secara serentak oleh masyarakat Perhutanan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Reporter: Surya/Hanif Manshuri
![[FULL] Ramai-ramai Kepala Daerah Protes Kebijakan Menkeu Purbaya, Pakar Ingatkan Harus Hati-hati](https://img.youtube.com/vi/rOG5ZzAPO5Y/mqdefault.jpg)
