Cegah Adanya Frekuensi Secara Ilegal, SDPPI Gelar Goes to Campus di Surabaya

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika(SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam melakukan monitor

Cegah Adanya  Frekuensi Secara Ilegal, SDPPI Gelar Goes to Campus di Surabaya
sri wahyunik/surya
Ismail, Direktur Jenderal (Dirjen) SDPPI Kemkominfo saat memberikan edukasi kepada mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (5/9/2019). 

 TRIBUNJATIM.COMSURABAYA - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam melakukan monitoring terhadap penertiban frekuensi radio, sering kali menemukan frekuensi ilegal yang terjadi karena ketidaktahuan.

"Hal itu kami lihat sebagai peluang untuk perlunya edukasi tentang penggunaan frekuensi radio secara legal. Apalagi pelayanan untuk perizinan penggunaan frekuensi radio, saat ini sudah mudah dan cepat," kata Ismail, Direktur Jenderal (Dirjen) SDPPI Kemkominfo saat memberikan edukasi kepada mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (5/9/2019).

Dalam edukasi bertema pemanfaatan spektrum frekuensi radio itu, disebutkan bila spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, yang harus digunakan sesuai peruntukannya.

"Ini untuk menyampaikan arti pentingnya spektrum frekuensi radio kepada adik-adik mahasiswa. Mahasiswa adalah agen perubahan. Generasi ini lah yang nanti akan berperan penting ke depan," kata Ismail, usai membuka acara yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut.

Ismail memaparkan, spektrum frekuensi radio merupakan susunan pita frekuensi radio banyak digunakan oleh sistem-sistem penting. Misalnya, sistem untuk informasi penerbangan, informasi kebencanaan, hingga jaringan seluler yang akrab dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ismail mengungkapkan, masalah utama yang sering menjadi gangguan spektrum frekuensi radio adalah interferensi. Dimana ada oknum-oknum tertentu yang membangun sistem radio tidak legal, dan menggunakan perangkat-perangkat yang tidak tersertifikasi, sehingga mengganggu sistem lainnya.

"Dampaknya ya bisa membahayakan. Misalnya antara komunikasi pilot dengan menara kontrol itu menggunakan spektrum frekuensi radio. Kalau sistem ini terganggu membahayakan jiwa manusia," kata Ismail kepada Tribunjatim.com.

Wawancara Khusus dengan Nurul Ghufron, Capim KPK dari Universtas Jember

Kebenaran Cerita KKN Desa Penari Diungkap Wanita Indigo Furi Harun, Uya Kuya: Bisa Dibilang Fiktif?

Roro Fitria Tak Kuasa Tahan Air Mata Ungkap Sakitnya Hidup di Penjara, Bicara Soal Pengedar Narkoba

Demi mencegah gangguan-gangguan tersebut, Ditjen SDPPI terus melakukan edukasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat agar lebih bijak memanfaatkan spektrum frekuensi radio. Bahkan, jika ada pengguna spektrum frekuensi radio ilegal, bisa dilakukan penindakan dengan menyegel perlengkapan sistem tidak berizin tersebut.

"Itu bisa terdeteksi. Kami punya perangkatnya untuk melakukan deteksi itu. Kami punya balai monitoring di seluruh provinsi yang memonitor 24 jam," lanjutnya.

Namun selama ini pihaknya lebih dulu mengedepankan aspek persuasif kepada pengguna spektrum frekuensi secara ilegal tersebut. Bila persuasif tidak mendapatkan respon dengan pengurusan izin, maka bisa dilakukan tindakan lebih lanjut, berupa penyegelan tersebut, hingga bisa ke ranah pidana.(Sri Handi Lestari/Tribunjatim.com)

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved