Sandiaga Uno Tak Setuju Poin Pegawai KPK Jadi ASN di Revisi UU : Presiden Harus Dengar Suara Rakyat

Sandiaga Uno Tak Setuju Poin Pegawai KPK Jadi ASN di Revisi UU : Presiden Harus Dengar Suara Rakyat.

Sandiaga Uno Tak Setuju Poin Pegawai KPK Jadi ASN di Revisi UU : Presiden Harus Dengar Suara Rakyat
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Sandiaga Uno saat ditemui di Grand City Convex Jalan Wali Kota Surabaya, Minggu (15/9/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Mantan Cawapres, Sandiaga Uno mengaku banyak poin-poin dari draf revisi UU KPK yang tak ia setujui. Salah satunya adalah pegawai KPK yang harus berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Sandiaga, sistem kepegawaian KPK yang saat ini diterapkan sudah bagus terutama untuk menjaga independensi.

"Menurut saya yang seperti sekarang sudah oke, tidak usah ada perubahan. Ada beberapa poin yang saya tidak sepakat salah satunya adalah mengenai ASN itu," ucap Sandiaga Uno, Minggu (15/9/2019) saat ditemui usai menjadi pembicara di East Java Investival di Grand City Convex, Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya.

Sandiaga Uno Ditampar dan Diusir Prabowo Saat Pidato Kemenangan Pilpres? Ini Kata Mantan Cawapres!

Sandiaga Uno Dapat Kode Keras Dari Jokowi Seusai Namanya Disebut di Sidang Terbuka MPR,Menteri Baru?

Tanggapi Soal Pemindahan Ibu Kota, Sandiaga Uno: Apakah Sebanding dengan Biaya yang Dikeluarkan?

Ketika pegawai KPK berstatus ASN, maka akan masuk ke dalam undang-undang ASN dan menurutnya independensinya sebagai pegawai KPK bisa terkendala.

Secara umum, dengan adanya revisi UU KPK yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, Sandiaga menilai KPK yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi saat ini berada di titik yang mengkhawatirkan.

"Tapi bagaimanapun undang-undang revisi KPK ini sudah ditandatangani oleh presiden sekarang bagaimana kita mengawalnya di DPR. Kita sampaikan bahwa ini yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat," ucap Sandiaga.

Dalam kondisi seperti ini, Sandiaga mengajak agar masyarakat tidak terpecah belah dan fokus untuk menghadirkan isu pemberantasan korupsi sebagai agenda utama bangsa.

"KPK ke depan bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan, itu yang harus disampaikan," lanjut Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Sandiaga, semua elemen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengawal pembahasan revisi UU KPK ini.

"Jangan semuanya menyerahkan kepada pemerintah tapi memang ujung-ujungnya ya presiden. Pak Presiden harus mendengarkan masukan terutama dari masyarakat sipil," ucapnya.

Walaupun begitu, Sandi mengakui ada beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang ia sepakati, salah satunya adalah pemberlakuan SP3.

"Kita pilah, ada yang kita sepakati seperti SP3 tapi banyak sekali yang dikhawatirkan melemahkan KPK. Jadi kita pilah satu persatu dengan hati yang lapang dan kepala yang dingin. Mari kita sama-sama bersatu untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," pungkasnya.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved