Geruduk DPRD Jatim, Ribuan Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Sebut Alasan Defisit Tak Bisa Diterima

Ribuan buruh di Jawa Timur mendatangi DPRD Jatim, Kamis (19/9/2019) tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Geruduk DPRD Jatim, Ribuan Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Sebut Alasan Defisit Tak Bisa Diterima
SURYA.CO.ID/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Ribuan buruh di Jawa Timur mendatangi DPRD Jatim, Kamis (19/9/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ribuan buruh di Jawa Timur mendatangi DPRD Jatim, Kamis (19/9/2019). Mereka menuntut dewan dapat mendorong pemerintah pusat membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Aksi demonstrasi aliansi orang buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur. Di antaranya dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember dan daerah-daerah industri lain di Jawa Timur.

Pada aksinya, mereka membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan mereka. Di antaranya, tolak kenaikan iuran BPJS, Tolak revisi UU No 13/2003 versi pengusaha, dan beberapa spanduk lainnya.

Jazuli, Sekretaris Konferasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur, menyebut sejumlah poin yang menjadi tuntutan mereka. Di antaranya, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

KIS Diblokir BPJS Kesehatan, Abd Salim Harus Bayar Operasi 35 Juta, Keluarga Cuma Punya Rp 100 Ribu

Tak hanya berpotensi memberatkan buruh, Jazuli menilai peningkatan iuran dengan alasan ada defisit tak bisa diterima. "Defisitnya BPJS Kesehatan merupakan kesalahan manajerial dalam mengelola keuangan," kata Jazuli.

"Selain itu, juga lemahnya penegakan hukum terhadap peserta yang menunggak iuran maupun yang belum mendaftarkan dirinya kepada BPJS Kesehatan khususnya segmen pekerja penerima upah (PPU)," ungkap Jazuli.

Selain itu, pihaknya juga menolak Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kami menilai revisi tersebut cenderung merugikan pekerja/buruh," kata Jazuli ditemui di sela aksi tersebut.

Di antara poin yang merugikan tersebut adalah penghapusan pesangon pekerja/buruh. Kemudian, penghilangan batasan jabatan tertentu untuk pekerja asing.

BPJS Cabang Surabaya Sebut 727 Ribu Lebih Peserta Program JKN-KIS Sudah Ditanggung APBD

Termasuk, juga Kontrak kerja (PKWT) dan outsourcing dapat dilakukan disemua jenis pekerjaan (flexibility labour market). Belum lagi, upah minimum yang disesuikan dua tahun sekali.

Termasuk, juga adanya upah minimum padat karya dan sektor tekstil yang nominalnya lebih rendah dari UMK/UMP. Hingga mempermudah pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) Serta penghapusan pasal mogok kerja (pelarangan mogok kerja).

"Wacana Revisi perundangan yang digulirkan Pemerintah hanya mengakomodir kepentingan pengusaha," katanya.

"Materi revisi banyak menyimpang dari UUD 1945 yang hanya akan melahirkan perbudakan modern, kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, dan menghilangkan hak serta kesejahteraan buruh," katanya.

Perwakilan aksi piun diterima oleh jajaran Anggota DPRD Jatim di salah satu ruangan dewan. Mereka menyampaikan secara resmi ke jajaran Anggota DPRD Jatim lintas fraksi.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved