Komentari Mulan Jameela ke DPR Rekayasa Partai, Ini Kata Andre Rosiade Ditanya Alasan Caleg Dipecat

TRIBUNJATIM.COM - Sejauh ini penetapan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024 menuai kontroversi.

Bagaimana tidak, Mulan Jameela mampu menyingkirikan dua nama caleg yang meraih suara terbanyak di atasnya.

Diketahui kedua caleg itu dipecat Partai Gerindra sehingga Mulan Jameela bebas melenggang ke Senayan.

Penyanyi sekaligus kader Gerindra, Mulan Jameela menang gugatan dalam pemilihan calon legislatif pemilu 2019.

Andre Rosiade, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra membantah kalau penetapan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI merupakan rekayasa partai.

• Ngaku Pernah Tinggal di Amerika, Barbie Kumalasari Geram dengan Netizen, Apa yang Dihalukan?

• Demi Galih Ginanjar dan Kaka Band, Barbie Kumalasari Rela Nyanyi di Atas Panggung Lawan Rasa Takut

• Barbie Kumalasari Ngamuk 3 Hari 3 Malam Saat Video Rekam Suara Disebar: Jangan di-Publish Suara Aku

"Nggak juga sebenarnya Mas Bayu, saya ingin meluruskan pernyataan Mba Titi, kita itu hanya melaksanakan keputusan pengadilan, kalau tidak ada keputusan pengadilan tentu partai tidak bisa mengambil keputusan," kata Andre Rosiade.

"Nah karena keputusan pengadilan sudah memerintahkan partai seperti itu, tentu partai berupaya melaksanakan sesuai administrasi yang diminta oleh KPU, dan kita sudah melaksanakan. Memang mungkin ada yang tidak puas, ada yang rencana menggugat ke PTUN, kita hormati, kita persilahkan," sambung Andre Rosiade dilansir dari Kompas TV, Senin (23/9/2019).

Tak hanya itu, ia mempersilahkan kader yang tidak puas untuk memnempuh jalur hukum.

"Lalu juga ada teman-teman yang mungkin akan melakukan mediasi dengan mahkamah partai. Seluruh teman-teman itu akan kita fasilitasi, intinya Gerindra hanya melaksanakan putusan pengadilan Jakarta Selatan," katanya lagi.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni menyebut kalau tidak diluruskan kemungkinan bisa menjadi preseden buruk terkait dengan konsistensi pemilu.

"Mengapa kita memilih sistem proporsional terbuka, ini kan partai ketika menominasikan orang, untuk menjadi caleg di suatu dapil, dia harus siap dengan konsekuensi, misalnya kalau di dapil itu ada 5 kursi, misalnya 5 caleg yang dia usul, itu bisa punya potensi jadi calon terpilih, siapapun," bebernya.

Dijelaskannya, partai menyaring siapapun yang masuk dan siap dengan konsekuensinya.

"Kalau dia menginginkan orang-orang terpilih itu adalah orang-orang yang dia kehendaki, maka persiapkan sebaik mungkin orang-orang yang cocok dengan partai," ujarnya.

Sementara untuk kasus pergantian ini, menurut dia, putusan pengadilan itu bukan membawa kosekuensi taat azas taat hukum, memang karena putusan pengadilan bermain di wilayah sangat aman.

"Tanpa putusan pengadilan itu pun, partai mana pun bisa melakukan pergantian dengan alasan kalau calegnya meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan atau menjadi pidana," ungkapnya.