Ratusan Mahasiswa Muhammadiyah di Lamongan Demo, ini Tuntutannya

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Bersamaan acara pengambilan sumpah Pimpinan DPRD Lamongan Jawa Timur, gelombang unjuk rasa masih terjadi di Lamongan.

Sebanyak 370 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Lamongan yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi menolak kenaikan iuran BPJS, Kamis (26/9/2019).

Massa bergerak dari depan Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah jalan Lamongrejo langsung menuju Gedung DPRD Lamongan jalan Basuki Rahmad.

Sepanjang perjalanan, massa menggalang tanda tangan penolakan kenaikan iuran BPJS dari para pengguna jalan yang harus dibubuhkan di atas kain tentang warna putih sepajang 20 meter yang sudah dipersiapkan para mahasiswa beralmamater jas warna merah hati ini.

Tandatangan yang didapatkan dari masyarakat itu sebagai bukti petisi penolakan kenaikan iuran BPJS. Sepanjang perjalanan massa juga meneriakkan bait - bait pendek nyanyi jalanan yang cukup ironis.

'Potong - potong roti, BPJS bangkrut lagi. Rakyat dibohongi, mahasiswa turun lagi.' Itu diantara penggalan nyanyi para mahasiswa.

"Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh Negara, " tegas Korlap aksi, Eko Prasetyo dalam orasinya.

• Wiranto Klaim Aparat Hadapi Perusuh Bukan Demonstrasi, Bongkar Tujuan Akhirnya: Ada Gerakan Baru

• Para Mahasiswa Ingin Sita Ruang Paripurna & Gelar Sidang Rakyat, Begini Reaksi Pimpinan DPRD Jatim

• Tour de Ijen Tahun Ini Telusuri Kawasan Geopark Banyuwangi

Para mahasiswa menilai jaminan kesehetan telah digerogoti, dan dirampas haknya. Kenaikan BPJS, kata Eko, membuat rakyat melarat. Bahkan, tegsanya, kala BPJS naik, para mahasiswa akan membubarkan bersama -sama.

Mereka menuntut agar pemerintah menurunkan iuran BPJS. Saat ini rumah sakit diberi beban dengan begitu banyaknya nilai klaim yang belum dibayar BPJS. Seloroh massa yang ada dalam naungan Ormas terbesar kedua di Indonesi ini ironis menyindir para abdi masyarakat dengan kalimat - kalimat ringan, tapi menyentuh.

'Nek loro moro nok dukun, bae. BPJS naik rakyat menjerit Untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis, dan menjadi kewajiban negara sebagaimana terdapat pada pasal 28 I ayat (4) UUD 1945
Menurit para pendemo, Kenaikan BPJS membuat rakyat melarat.

Para mahasiswa IMM ini berani memastikan, kalau BPJS naik, mahasiswa akan membubarkan bersama sama.

"Kita menuntut BPJS tidak dinaikkan," katanya kepada Tribunjatim.com.

Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

Dari sekian banyak masyarakat Indonesia sekitar 60 juta orang adalah masyarakat miskin dan mampu. Dan tidak semua masyarakat miskin mendapatkan hak penuh atas kesehatannya karena ketidakmampuannya. Sedangkan, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

Setiap orang juga mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Pemerintah sendiri yang membuat kebijakan dengan menunjuk BPJS sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan.

Sehingga, BPJS wajib bertanggungjawab dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat, termasuk pemerintah juga berkewajiban menanggung hutang BPJS.

Seorang mahasiswi, Fia Lia, membacakan sajak panjangnya yang menyebutkan. rakyat merana, pemerintah kaya raya. BPJS bukan BUMN yang mencari keuntungan.

Kerugian BPJS ada kewajiban pemerintah untuk menanggungnya.

Defisit ini tidak terjadi hanya sekali, namun terjadi berkali-kali sejak tahun 2014. Atas dasar inilah, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengusulkan bahwa iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri akan dinaikkan hingga dua kali lipat.

Meskipun yang akan dinaikkan adalah iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri dan bukan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), etapi, yang menjadi persoalan di sini adalah banyaknya keluarga miskin yang menjadi peserta mandiri dikarenakan kurang baiknya pelayanan yang diterima oleh peserta PBI.

Peserta PBI sering dinomor duakan oleh pihak Rumah Sakit perihal hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Disamping itu, peserta PBI juga sering mengalami kesulitan pada klaim dana BPJS Maka dari itu, dari PC IMM Kabupaten Lamongam menuntut empat point terkait BPJS yakni, menolak kenaikan BPJS kesehatan, mendesak pemerintah pusat untuk turut andil dalam memperbaiki sistem di BPJS Kesehatan.

Mendesak para wakil rakyat dan pemerintah daerah Lamongan untuk turut menolak kenaikan BPJS kesehatan.

"Dan bubarkan BPJS Kesehatan jika masih menaikkan iuran Kesehatan dan ganti BPJS Kesehatan dengan Askes," katanya kepada Tribunjatim.com.

Sepanjang long march dari jalan Lamongrejo hingga jalan Basuki Rahmad Kantor mahasiswa bergerak tertib dan dibarengi penggalangan tandatangan.

Di pintu gerbang Kantor DPRD, massa ditemui Ketua Komisi D, Ali Mahfudz. Wakil rakyat ini menyatakan mendukung langkah para mahasiswa yang beraksi menyampaikan aspirasinya menolak kenaikan iuran BPJS.

"Setiap minggu saya mendapat pengaduan. Dan masyarakat tak mampu membayar ingin keluar dari BPJS," kata Ali Mahfudz.
Gelorakan terus agar didengar oleh pemerintah pusat.

Ali menjamin apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa akan disampaikan dan akan berjuangkan. Ali juga membubuhkan tandatangan petisi penolakan kenaikan BPJS.

Sementara itu, Kapolres Lamongan, AKBP Feby DP Hutagalung di depan mahasiswa mengaku bangga dengan aksi IMM yang dilakukan tertib.Tetap jaga ketertiban, polisi mengayomi rakyat.

"Apa yang disampaikan terimakasih perjuangan mahasiswa, jangan sampai dimasuki atau dikotori oleh orang - orang yang tidak bertanggungjawab," kata AKBP Feby DP Hutagalung.

Feby juga membubuhkan tandantangan petisi penolakan kenaikan BPJS. Dari gedung dewan, massa kemudian bergerak ke Kantor Pemkab Lamongan di jalan KH Ahmad Dahlan.(Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)