Rawan Terjadi Tindak Pidana Korupsi, Peradi Gresik Adakan Seminar Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang diadakan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Cabang Gresik di Hotel Santika, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo,Kecamatan

Rawan Terjadi Tindak Pidana Korupsi,  Peradi Gresik Adakan Seminar Pengadaan Barang dan Jasa
sugiyono/surya
Seminar hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diadakan oleh Peradi Kabupaten Gresik di Hotel Santika, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Kebomas, Sabtu (28/9/2019). 

 TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Pelaku pengadaan barang jasa di pemerintahan yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan tidak was-was dan ragu-ragu dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa. Asalkan dalam prosesnya sesuai dengan aturan. Dikawatirkan, penyerapan anggaran tidak maksimal.

Imbauan tersebut disampaikan beberapa narasumber dalam seminar Hukum pengadaan barang dan nasa pasca Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang diadakan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Cabang Gresik di Hotel Santika, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo,Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik.

Seperti yang disampaikan dosen fakultas Hukum Unair Surabaya Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, mengatakan bahwa sekarang ini ada fenomena kekewatiran untuk membelanjakan barang dan jasa. Sehingga, uang itu disimpan dalam bank.

"Kalau tidak dibelanjakan, jalan-jalan yang ada di Panceng itu tidak diperbaiki, maka infrastruktur yang lain juga terkena imbasnya," kata Sogar, Sabtu (28/9/2019).

Dari ketatnya pengawasan penegak hukum, mulai dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Sebab, mereka mempunyai tugas untuk memeriksa, maka pelaku pengadaan barang dan jasa untuk menjalankan tahapan sesuai tahapan-tahapan dengan benar.

Galih Ginanjar Fix Ceraikan Barbie Kumalasari? Ucapan Indra Tarigan Viral: Keputusanmu yang Terbaik

Kadin Surabaya Bentuk Bidang Baru Garap Industri Olahraga, Startup, dan MICE

"Kita tidak perlu ada perasaan takut, kalau kita tidak yolong, kenapa kita takut," imbuhnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Pandoe Pramoekartika mengaatakan, sekarang ini sudah terbentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D) antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Kejari Gresik. Sehingga, bisa terwujud perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program untuk kepentingan rakyat.

"Sehingga terlaksana penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan," kata Pandoe.

Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim, mengatakan bahwa perencanaan pengadaan barang dan jasa yang kurang baik bisa berhadapan dengan hukum.

"Jadi perlu persiapan yang matang agar semuanya lancar untuk Gresik yang lebih baik," kata Mohammad Qosim kepada Tribunjatim.com.

Ketua Peradi Gresik Kukuh Pramono Budi, mengatakan kegiatan ini untuk mencegah para kontraktor pengadaan barang dan jasa dan pejabat pemerintah daerah terjerat kasus korupsi. "Ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," kata Kukuh. (Sugiyono/Tribunjatim.com)

Penulis: Sugiyono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved