Warga Pamaroh Tolak Asy Ari Jadi Kades, Tuding P2KD Gelembungkan Suara Karena Masih Kerabat
Sekitar 750 warga Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Pamekasan, demo menolak hasil Pilkades Pamaroh pada Senin (30/9/2019)
Penulis: Muchsin Rasjid | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
Laporan Wartawan TRIBUNJATIM.COM, Muchsin Rasjid
TRIBUNJATIM.COM, Pamekasan - Sekitar 750 warga Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Pamekasan, terdiri atas pria dan wanita unjuk rasa ke kantor Pemkab Pamekasan.
Mereka mendesak Pantia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten, mendiskualifikasi hasil Pilkades Desa Pamaroh, karena dinilai sarat kecurangan yang dilakukan panitia desa, Senin (30/9/2019).
Dengan membentangkan poster, gambar ketua P2KD, gambar Cakades Afif Amrullah yang disebut jadi korban 'kedholiman', dengan tulisan mencolok, 'Rakyat butuh keadilain', 'jangan bodohi kami'.
'Berantas kecurangan yang dilakukan P2KD Desa Pamaroh'. 'Usut tuntas kecurangan Pilkades Desa Pamaroh'.
Dalam unjuk rasa itu, massa menghendaki agar Ketua Tim P2KD Kabupaten, Totok Hartono dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menemui mereka.
Keduanya diminta mendengarkan tuntutan berikut dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilkades Desa Pamaroh.
Tidak berlangsung lama, Wakil Bupati Pamekasan, Rajae, Ketua Tim P2KD Kabupaten, Totok Hartono, Kasi PMD dan Plt Kepala Satpol PP, Kusairi menemui pengunjuk rasa.
Koordinator lapangan, Haidar Anshori, mengungkapkan deretan dugaan kecurangan Pilkades Desa Pamaroh yang dilakukan P2KD.
Mulai dari proses pencacahan penduduk yang memasukkan pemilih di bawah umur.
Kehadiran saksi, penghitungan suara, hingga timbulnya kelebihan suara, melebihi jumlah angka kemenangan yang diraih Cakades Asy Ari.
“Perlu bapak-bapak di sini mengerti dan paham. Ketua Badan Perwakilan Desa Pamaroh itu, masih saudara sepupu Cakades Incumbent," teriak Hadiar.
"Kemudian Ketua P2KD, menantu Ketua BPD Desa Pamaroh. Jadi di sini letak ketidaknetralan pantia dan BPD dalam Pilkades Desa Pamaroh,” kata Haidar.
(Antisipasi Judi Pilkades, Polres Kota Batu Bentuk Satgas Anti Judi dan Politik Uang)
Menurut Haidar, indikasi P2KD kedurangan dilihat dari momen saat saksi dua cakades lainnya minta P2KD menghitung dulu jumlah suara yang dicoblos dan daftar hadir.
