DPRD Minta Penyelenggara Pemilu Jalankan Tugas Maksimal Untuk Pilwali Surabaya

Setelah NPHD resmi ditandatangani, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengingatkan penyelenggara Pemilu di Kota Surabaya agar menjalankan tugas

DPRD Minta Penyelenggara Pemilu Jalankan Tugas Maksimal Untuk Pilwali Surabaya
Yusron nauval/tribunjatim.com
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat bersama Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono serta Forpimda Kota Surabaya, Selasa (8/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Setelah NPHD resmi ditandatangani, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengingatkan penyelenggara Pemilu di Kota Surabaya agar menjalankan tugas dengan maksimal.

Adi Sutarwijono  berharap ke KPU dan  Bawaslu Kota Surabaya, agar  dapat bekerja secara profesional serta netral dalam menjalankan seluruh tahapan Pilwali Surabaya 2020 mendatang.

"Pilwali Surabaya 2020, kata Awi, merupakan hajat demokrasi untuk menentukan pemimpin pilihan warga Kota Surabaya setelah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini purna dari tugasnya pada tahun 2020 mendatang. Saya tidak ingin ke depan dalam melaksanakan tugasnya KPU dan Bawaslu tidak netral," tambah Adi Sutarwijono kepada Tribunjatim.com, Selasa (8/10/2019).

Apalagi kata Awi, anggaran yang digunakan bukanlah jumlah yang sedikit. Sehingga, pihaknya berharap gelaran Pilwali Surabaya dari mulai tahapan hingga pelaksanaan Pilwali Surabaya 2020 akan berlangsung sukses.

Maling Handpone Obok-Obok Konter di Tambaksari Surabaya, Tertangkap Dihajar Warga

Ketua DPRD Surabaya Akan Perkuat Sinergi Dengan Pemkot, Dorong Surabaya Lebih Baik

"Dengan anggaran yg disetujui itu paling tidak kami DPRD dan Pemkot Surabaya menujukkan dukungan yang signifikan kepada KPU dan Bawaslu," lanjut Adi Sutarwijono  kepada Tribunjatim.com.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, anggaran untuk Pilwali Surabaya 2020 tersebut pasti dilakukan pengawasan.

"Pengawasannya nanti ada lah, tapi yang jelas anggarannya sudah kita keluarkan," singkat Risma.

Sebelumnya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilwali Surabaya 2020 telah ditandatangani oleh Pemerintah Kota Surabaya, Senin (7/10/2019).

Dengan ditandatanganinya NPHD itu, tahapan Pilkada di Surabaya sudah bisa dilaksanakan.

Bahkan, dalam waktu dekat, KPU Surabaya akan melakukan sosialisasi terkait syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

"Setelah ditandatangani, maka tahapan sudah siap dimulai," kata Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi.

Penulis: Yusron Naufal Putra
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved