Usman Hamid Direktur Amnesty International Nilai Kabinet 'E', Najwa Shihab: Enggak Ada Bagusnya?

Usman Hamid Direktur Amnesty International nilai Kabinet Jokowi E, Najwa Shihab, "enggak ada bagusnya?"

TRIBUNJATIM.COM - Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International mengkritik Presiden Jokowi soal pengangkatan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Sebagaimana diketahui, Jokowi baru saja mengumumkan barisan menterinya di Istana Merdeka pada Rabu (23/10/2019) pagi.

Kritikan Usman Hamid pada Jokowi diungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara "Mata Najwa" pada Rabu malam.

• Alasan Jokowi Pilih Terawan, Tito Karnavian, dan Yasonna Laoly, Jadi Menteri di Kabinet Jilid II

Mulanya, Usman Hamid memberi nilai yang cukup buruk bagi Susunan Kabinet Jokowi pada periode 2019-2024.

Bahkan saat ditanya penilaian pada susunan kabinet 2019-2024, Usman Hamid memberikan nilai E.

• Wakil Menteri yang Dipilih Jokowi untuk Jaga Keseimbangan, Sekjen PPP Tak Ragu Minta Jatah

Seperti nilai dalam perkuliahan, E adalah nilai paling buruk yang menandakan seorang mahasiswa tidak lulus dalam sebuah ujian.

"E itu enggak lulus, E itu 0," kata Usman Hamid.

Seakan tak percaya, Najwa Shihab lantas memastikan hal tersebut.

"Masak enggak ada bagusnya sekali?," kata Najwa Shihab.

• Bocoran Nama-nama Wakil Menteri yang Akan Diumumkan Presiden Jokowi, Siapa Saja?

Usman Hamid menyinggung adanya dugaan pelanggaran HAM yang kini masih membayangi Prabowo Subianto.

"Saya kira agak susah dari sudut pandang Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengangkatan Prabowo itu menimbulkan persoalan serius," kata Usman Hamid.

Meski Prabowo Subianto belum tentu bersalah, namun lebih baik Ketum Gerindra itu dibebastugaskan ketimbang menjadi menteri.

"Meskipun saya tidak mengatakan Prabowo pasti bersalah, justru proses hukum yang harusnya diselesaikan ternyata tidak pernah diselesaikan semestinya Prabowo dilepas, dibebastugaskan, dinyatakan tidak bersalah itu jauh lebih baik," kata Usman Hamid.

• 10 Fakta Kevin Aluwi, CEO Baru GoJek yang Masih Muda, Jejak Kariernya Tak Main-main!

Jika pengamat politik Yunarto Wijaya lebih menyoroti tidak adanya perlibatan KPK pada pembentukan kabinet, Usman Hamid justu menyoroti tidak adanya pertimbangan Komnas HAM.

"Kalau Bung Toto bilang perlu KPK, saya kira perlu Komnas HAM," katanya.

Prabowo Subianto disarankan untuk lebih dulu melakukan pengadilan militer.

"Perlu tim gabungan pencari fakta tahun 1998 misalnya itu juga merekomendasikan agar Pak Prabowo waktu itu dihadapkan pada Pengadilan Militer," ungkap dia.

• Download Lagu MP3 Menerka Nerka 2 Raffi Ahmad, Kelanjutan dari Menerka Nerka Nagita Slavina

Sehingga, Usman Hamid merasa masalah rivalitas Jokowi pada Prabowo sebelumnya dan kini justru menjadi sekutu bukan sesuatu yang mengagetkan.

Gerindra, Prabowo, dan Jokowi, maupun PDIP, sebelumnya sudah beberapa kali berkoalisi.

"Kalau dilihat cepres-capres sebelumnya malah tidak mengejutkan lagi karena tiga Pilpres sebelumnya kan Ibu Mega dan Pak Prabowo satu pasangan, dalam Pilgub DKI juga Gerindra dan PDIP sudah bersatu mempromosikan Jokowi," lanjut Usman Hamid.

Lihat videonya mulai menit ke-3:26:

• Chord & Kunci Gitar Tentang Rindu Virzha, Menceritakan Kerinduan Sang Anak Kepada Orangtuanya

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Prabowo Subianto Ditolak Jadi Menhan oleh Direktur Amnesty International, Ini Alasannya.