Kabupaten Trenggalek Kawal Program Prioritas Presiden Hingga Tingkat Desa

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Kabupaten Trenggalek berkomitmen mengawal program prioritas Presiden RI hingga ke tingkat pemerintahan desa.

Wujudnya dengan menggelar forum Konsolidasi Forkominda dengan Tiga Pilar Desa dan Kecamatan di Pendopo Kabupaten, Senin (2/11).

Acara tersebut dihadiri Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Kapolres Trenggalek AKBP Jean Calvijn Simanjuntak, dan Dandim 0806/Trenggalek Letkol Inf Dodik Novianto.

Mereka memaparkan hasil rapat koordinasi nasional dan provinsi beberapa waktu lalu di hadapan perangkat desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Babinkantibmas) se-Kabupaten Trenggalek.

Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu mengatakan, pihaknya ingin menuruskan pesan presiden dan gubernur ke pemerintahan tingkat paling bawah.

"Sehingga apa yang menjadi pesan Pak Presiden terkait hal-hal penting itu juga sampai di tingkat desa. Dan saya harap ditindaklanjuti betul oleh pemerintah aparatur desa," sambung Mas Ipin.

Ada dua hal utama yang Mas Ipin sampaikan dalam forum itu. Pertama, soal cipta lapangan kerja dan investasi.
Ia meminta pemerintahan desa untuk melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), telebih yang punya orientasi ekspor dan substitusi impor.

"Saya minta untuk jangan sampai menghambat investasi, menghambat inovasi," sambungnya.

Poin kedua soal hukum agar tak represif. Ia minta pengawalan program berorientasi ke pencegahan.
Ia bilang, desa-desa di Trenggalek banyak yang ingin mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Beberapa desa juga bilang ingin membentuk desa wisata. Harapan-harapan itu, kata dia, bagus agar ekonomi terpusat di kawasan desa.

"Nah, tolong bagaimana alur dari APBDes hingga masuk ke kolong pemberdayaan, hingga menjadi bagian investasi, atau mungkin kerja sama dengan pihak ketiga, pengelolaan barang milik desa, dan lain sebagainya didampingi dulu," ucap Mas Ipin.

Kapolres Trenggalek AKBP Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, pihaknya akan mengingatkan di awal apabila ada potensi membahayakan atau potensi pidana dan pelanggaran dalam program pembangunan.

Tidak cukup sekali, peringatan akan dilakukan dua sampai berkali-kali. Tujuannya, kata Calvijn, agar peringatan lebih jelas.

• Polres Trenggalek Ingin Hilangkan Tindakan Represif dalam Kawal Program Pembangunan

Langkah itu sebagai dukungan dari kebijakan lima program prioritas presiden. Ia juga mengingatkan agar tak ada pejabat yang bermain-main atas kebijakan itu.

Sementara itu, Dandim 0806/Trenggalek Letkol Inf Dodik Novianto menambahkan, pihaknya punya tugas pokok dalam operasi militer selain perang.

Salah satu bentuknya membantu program-program pemerintah.

"Babinsa (Bintara Pembina Desa) bisa bersinergi dengan yang ada. Mungkin bisa membantu mempercepat kegiatan yang tidak bisa hanya dijalankan dinas," tutur Dodik. (fla/adv/Tribunjatim.com)