Ratusan Warga Desa di Pamekasan Demo Tolak SPBU, Gegara Tak Transparan & Tanpa Sosialiasi

"Jika feodal dibiarkan masuk maka yang tertindas adalah masyarakat kecil," tegasnya.

Tidak hanya itu, Mohammad Abror menyebut, meski nantinya ada inisiasi dari masyarakat Palengaan Laok yang juga akan membangun SPBU, pihaknya bersikukuh akan tetap menolak.

Sebab ia mengaku berpedoman atas dasar ingin mensejahterakan masyarakat kecil yang menjual bensin eceran.

Dia menilai, jika SPBU tetap dibiarkan dibangun di Desa Palengaan Laok, maka dikhawatirkan para toko dan pengecer bensin akan tertindas kesejahteraannya.

"Kalau SPBU berdiri di sini maka para toko dan penjual bensin eceran yang dirugikan," bebernya.

Lebih lanjut Mohammad Abror berharap kepada Camat Palengaan, kalau ada pembangunan dan apa pun yang bersentuhan dengan masyarakat paling tidak libatkan musyawarah antara masyarakat, ulama, tokoh masyarakat serta melibatkan stakholder terkait untuk berembuk bersama, sehingga gejolak seperti ini tidak terjadi lagi.

"Kecamatan Palengaan ini adalah kecamatan santri. Sebab di daerah ini banyak pesantren besar, artinya adanya pembangunan SPBU ini masyarakat, ulama, tokoh masyarakat jadi kecolongan, sebab tidak ada musyawarah terlebih dahulu," keluhnya

Tidak hanya itu, Mohammad Abror juga berharap kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam agar Pamekasan ini steril dari para feodal, dari cukong dan tuan-tuan tanah.

"Jadi mereka itu harus diusir dari Pamekasan. Kabupaten Pamekasan harus steril dari kepentingan-kepentingan feodal, kepentingan-kepentingan kapital, intinya Bupati harus mesejahterakan masyarakat Pamekasan kalau ingin mencapai Pamekasa Hebat," pintanya.