Anggota Komisi VII DPR RI Beri Respon Progam B30, ini Tujuannya
Aggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru disela - sela acara reses I masa sidang 2019 - 2020 di Kantor DPC PDIP Lamongan, Senin (23/12/2019) sore
Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% Biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis Solar atau B30 adalah salah satu solusi menekan impor minyak dan neraca yang minus, khususnya untuk Migas.
Aggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru disela - sela acara reses I masa sidang 2019 - 2020 di Kantor DPC PDIP Lamongan, Senin (23/12/2019) sore.
B30 adalah salah satu diantara beberapa solusi
"B30 ini Insya Allah akan memberikan dampak yang baik buat neraca Migas kita, " kata Falah saat ditanya wartawan, Senin (23/12/2019).
Sehingga kedepannya memang menginginkan tidak B30 aja, bisa B50, bisa juga sampai B100. Dan ini pun juga bagian dari program pemerintah, khususnya untuk mengurangi defisit di bidang Migas.
Selain itu, kata Falah, kemarin presiden juga meninjau TPPI di Tuban, itu adalah salah satu kilang k yang sudah hampir rampung.
"Ini juga memberikan dampak yang positif juga kepada kita. Kilang sangat perlu buat negara kita, tanpa kilang kita tidak bisa mengandalkan impor BBM yang sudah jadi," jelasnya kepada Tribunjatim.com.
Jadi kalau punya kilang, itu akan memberikan dampak yang sangat positif. Kembali ke B30, B30 ini membuat negara Indonesia kemarin sempat di bannd soal sawitnya, sehingga Eropa nge-bannd ekspor sawit Indonesia.
• Gerhana Matahari Cincin 26 Desember 2019 Dapat Dilihat di 25 Kota/Kabupaten, Ini Prediksi Waktunya
• Prakiraan Cuaca BMKG Besok Rabu (25/12/2019) Hari Natal di Surabaya, Siang Turun Hujan
" Ya nggak ada masalah, karena Eropa tidak mempunyai lahan kelapa sawit," katanya kepada Tribunjatim.com.
Ini adalah salah satu energi baru dan terbarukan, yang bisa membuat cadangan Migas ke depannya semakin mandiri.
"Dan kita mempunyai cadangan yang bisa kita manfaatkan untuk tahun-tahun yang akan datang," katanya.
Ditanya insiden 3 warga Tuban Jawa Timur yang menggelar aksi membentangkan spanduk protes soal tanah yang hendak dibebaskan untuk Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Falah mempunyai pandangan bahwa pemerintah dalam hal ini TPPI Tuban, sudah mempunyai solusi.
Kalaupun masih ada dua atau tiga orang yang masih belum puas, saat ini pun pihak Pertamina sedang melakukan pertemuan untuk mediasi.
"Sehingga memang tidak menghambat apa yang menjadi program pemerintah," katanya.
Namun Falah menilai wajar hal - hal seperti itu dan ia bisa memaklumi. Dicontohkan, membangun jalan tol saja masih ada 1 atau 2 rumah yang belum terselesaikan.
