Anggota Komisi VII DPR RI Beri Respon Progam B30, ini Tujuannya
Aggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru disela - sela acara reses I masa sidang 2019 - 2020 di Kantor DPC PDIP Lamongan, Senin (23/12/2019) sore
Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
"Itu juga lumrah," katanya.
Apalagi ini untuk sebuah kilang yang besar sekali di negara Indonesia.
Solusi yang ditawarkan?
Kalau terkait dengan Komisi VII DPR RI, Pertamina harus melakukan mediasi dan saat ini sedang dilakukan dan mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan masalah ini sudah selesai dan tidak menghambat proses penyelesaian kilang TPPI di Tuban.
Apa ada permainan sehingga proses ganti rugi sedikit alot ?
Pemerintah pasti sudah memiliki patokan sesuai dengan NJOP dan pasti sudah ada ukurannya.
Dan tidak mungkin sesuatu yang sudah ada ukurannya melebihi.
"Itu namanya kita susah masuk ke dunia mafia tanah," katanya.
Menurutnya, pemerintah sudah mempunya ukuran, kalau misalkan dilebih -lebihkan sedikit, tidak nggak masalah.
"Saya pikir Pertamina juga sudah memikirkan itu dan tidak akan menghambat pendirian TPPI yang ada di Tuban," ungkapnya.
Terkait 3 warga demo yang diamankan polisi karena membentangkan spanduk penolakan tanah dijual, Falah membeberkan,
kepentingan negara diatas segalanya. Dan adanya sekelompok orang yang melakukan seperti itu, mungkin edukasi terkait pentingnya pembangunan TPPI ini belum masuk ke orang tersebut.
"Cuma berfikir itu sebuah proyek besar. Padahal itu salah satu objek vital nasional yang harus kita utamakan," katanya.
Jadi tindakan polisi hanya semata-mata untuk mengamankan saja, tidak ada maksud yang tidak-tidak.
Kalau memang mereka tidak setuju, lebih baik bicara ingin dijual berapa, dengan tetangganya kanan dan kiri sama atau tidak.
"Saya pikir itu solusi yang bagus," pungkasnya.
Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan biodiesel 30% atau B30 di dunia. Implementasi baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di SPBU MT. Haryono, Jakarta Selatan pada Senin (23/12/2019). (Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)
