Anggota Komisi VII DPR RI Beri Respon Progam B30, ini Tujuannya

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% Biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis Solar atau B30 adalah salah satu solusi menekan impor minyak dan neraca yang minus, khususnya untuk Migas.

Aggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru disela - sela acara reses I masa sidang 2019 - 2020 di Kantor DPC PDIP Lamongan, Senin (23/12/2019) sore.

B30 adalah salah satu diantara beberapa solusi

"B30 ini Insya Allah akan memberikan dampak yang baik buat neraca Migas kita, " kata Falah saat ditanya wartawan, Senin (23/12/2019).

Sehingga kedepannya memang menginginkan tidak B30 aja, bisa B50, bisa juga sampai B100. Dan ini pun juga bagian dari program pemerintah, khususnya untuk mengurangi defisit di bidang Migas.

Selain itu, kata Falah, kemarin presiden juga meninjau TPPI di Tuban, itu adalah salah satu kilang k yang sudah hampir rampung.

"Ini juga memberikan dampak yang positif juga kepada kita. Kilang sangat perlu buat negara kita, tanpa kilang kita tidak bisa mengandalkan impor BBM yang sudah jadi," jelasnya kepada Tribunjatim.com.

Jadi kalau punya kilang, itu akan memberikan dampak yang sangat positif. Kembali ke B30, B30 ini membuat negara Indonesia kemarin sempat di bannd soal sawitnya, sehingga Eropa nge-bannd ekspor sawit Indonesia.

• Gerhana Matahari Cincin 26 Desember 2019 Dapat Dilihat di 25 Kota/Kabupaten, Ini Prediksi Waktunya

• Prakiraan Cuaca BMKG Besok Rabu (25/12/2019) Hari Natal di Surabaya, Siang Turun Hujan

" Ya nggak ada masalah, karena Eropa tidak mempunyai lahan kelapa sawit," katanya kepada Tribunjatim.com.

Ini adalah salah satu energi baru dan terbarukan, yang bisa membuat cadangan Migas ke depannya semakin mandiri.

"Dan kita mempunyai cadangan yang bisa kita manfaatkan untuk tahun-tahun yang akan datang," katanya.

Ditanya insiden 3 warga Tuban Jawa Timur yang menggelar aksi membentangkan spanduk protes soal tanah yang hendak dibebaskan untuk Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Falah mempunyai pandangan bahwa pemerintah dalam hal ini TPPI Tuban, sudah mempunyai solusi.

Kalaupun masih ada dua atau tiga orang yang masih belum puas, saat ini pun pihak Pertamina sedang melakukan pertemuan untuk mediasi.

"Sehingga memang tidak menghambat apa yang menjadi program pemerintah," katanya.

Namun Falah menilai wajar hal - hal seperti itu dan ia bisa memaklumi. Dicontohkan, membangun jalan tol saja masih ada 1 atau 2 rumah yang belum terselesaikan.

"Itu juga lumrah," katanya.

Apalagi ini untuk sebuah kilang yang besar sekali di negara Indonesia.
Solusi yang ditawarkan?

Kalau terkait dengan Komisi VII DPR RI, Pertamina harus melakukan mediasi dan saat ini sedang dilakukan dan mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan masalah ini sudah selesai dan tidak menghambat proses penyelesaian kilang TPPI di Tuban.
Apa ada permainan sehingga proses ganti rugi sedikit alot ?

Pemerintah pasti sudah memiliki patokan sesuai dengan NJOP dan pasti sudah ada ukurannya.
Dan tidak mungkin sesuatu yang sudah ada ukurannya melebihi.

"Itu namanya kita susah masuk ke dunia mafia tanah," katanya.

Menurutnya, pemerintah sudah mempunya ukuran, kalau misalkan dilebih -lebihkan sedikit, tidak nggak masalah.

"Saya pikir Pertamina juga sudah memikirkan itu dan tidak akan menghambat pendirian TPPI yang ada di Tuban," ungkapnya.

Terkait 3 warga demo yang diamankan polisi karena membentangkan spanduk penolakan tanah dijual, Falah membeberkan,
kepentingan negara diatas segalanya. Dan adanya sekelompok orang yang melakukan seperti itu, mungkin edukasi terkait pentingnya pembangunan TPPI ini belum masuk ke orang tersebut.

"Cuma berfikir itu sebuah proyek besar. Padahal itu salah satu objek vital nasional yang harus kita utamakan," katanya.

Jadi tindakan polisi hanya semata-mata untuk mengamankan saja, tidak ada maksud yang tidak-tidak.

Kalau memang mereka tidak setuju, lebih baik bicara ingin dijual berapa, dengan tetangganya kanan dan kiri sama atau tidak.

"Saya pikir itu solusi yang bagus," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan biodiesel 30% atau B30 di dunia. Implementasi baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di SPBU MT. Haryono, Jakarta Selatan pada Senin (23/12/2019). (Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)