Beda SIkap Kontras Menlu Retno Marsudi dan Menhan Prabowo Soal Nyelonongnya Kapal Tiongkok di Natuna

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Beda sikap ditunjukkan dua pejabat di kabinet pemerintahan ketika merespons penerobosan kapal patroli pantai Tiongkok ke perairan Pulau Natuna.

Kedua menteri di Kabinet Kerja II, yaitu Menlu Retno Marsjudi dan Menhan Prabowo Subianto. Keduanya menyampaikan reaksi yang sangat berbeda.

Seperti dikutip dari Kompas.com, Menlu Retno Marsudi menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak mengakui klaim Tiongkok atas hak historis terhadap perairan Natuna.

• Aksi Bela Muslim Uighur, Aliansi Umat Islam Bersatu Tuntut Pemerintah Usir Konjen dan Dubes China

• Lagi, Dua Kapal Ikan Asing (KIA) Berbendera Vietnam Tertangkap di Laut Natuna, Diduga Pencurian Ikan

Retno Marsudi mengatakan, kapal-kapal Tiongkok yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna jelas melanggar batas wilayah.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia meminta Tiongkok mematuhi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada 1982, yang menyatakan bahwa perairan Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," kata Retno seusai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2019).

Senada dengan Retno, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, secara hukum Tiongkok tidak memiliki hak mengklaim perairan Natuna di Kepulauan Riau.

Mahfud menjelaskan, putusan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang tertuang dalam UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Selain itu, ia menyinggung sengketa Laut Tiongkok Selatan yang pernah terjadi antara Tiongkok dan Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Brunei Darussalam.

Dalam sengketa itu, diputuskan dalam South China Sea Tribunal 2016 menyatakan bahwa Tiongkok tak memiliki hak atas Laut Tiongkok Selatan.

Dengan demikian, menurut Mahfud, sudah sewajarnya Tiongkok taat pada aturan hukum internasional tersebut.

"South China Sea Tribunal itu keputusannya Tiongkok tidak punya hak atas itu semua sudah selesai," ucap dia.

Prabowo : Cool Saja 

Sikap tegas Kemenlu yang disampaikan Menlu Retno Marsudi ternyata tidak diikuti sikap senada oleh Kementerian Pertahanan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto malah memastikan adanya penangkapan tiga kapal asing asal Tiongkok yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan Tiongkok.

"Kita cool saja, kita santai," ucapnya sembari berlalu yang ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Namun, persoalan adanya tiga kapal asing asal Tiongkok tersebut, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun Tiongkok adalah negara sahabat," ucapnya.

Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar, menyampaikan sejumlah hal terkait sikap Prabowo merespons persoalan dengan Tiongkok di Laut Natuna.

Persoalan ini dipicu masuknya kapal berbendera Tiongkok ke Perairan Natuna tanpa izin.

Kapal itu bahkan sempat tak mematuhi permintaan aparat Indonesia untuk meninggalkan Perairan Natuna yang merupakan teritori Indonesia.

Menurut Dahnil, Prabowo memilih menyelesaikan permasalahan di Laut Natuna secara damai.

Dahnil mengatakan, langkah damai tersebut bukan bermaksud tidak tegas dan inferior.

"Kita memilih cara bersahabat dan damai terkait dengan "konflik" di laut Natuna," kata Dahnil saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Diplomasi damai Adapun langkah damai yang ditempuh yakni dengan menggunakan jalur dipolomasi sesuai ketentuan.

Langkah itu juga dianggap sesuai dengan prinsip diplomasi "Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak".

"Dan prinsip pertahanan kita yang defensive, bukan offensive," kata Dahnil.

Oleh sebab itu, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip tersebut. "Langkah damai harus selalu diprioritaskan," ujar dia.

Perketat Pengamanan di Natuna

Sebagai informasi, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kembali berhasil mengamankan tiga kapal ikan asing (KIA) asal Tiongkok perairan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal ilegal fishing itu antara lain, KP Orca 03, KP Hiu Macan 01,dan KP Hiu 11.

Saat ini, ketiga kapal tersebut sudah dibawa ke pangkalan PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat yang merupakan lokasi terdekat dari Pulau Laut dari pada PSDKP pangkalan Batam, Kepri.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP pangkalan Batam Muhamad Syamsu Rokhman, melalui telepon mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan.

Bahkan, saat pertama kali nelayan Natuna melaporkan mulai maraknya KIA masuk ke perairan Natuna untuk melakukan pencurian ikan, kapal pengawasan perikanan langsung turun ke lokasi yang dimaksud

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri sebelumnya sudah memanggil Dubes Tiongkok terkait konflik Natuna dan melayangkan nota protes.

Namun, pemerintah Tiongkok melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, mengatakan, Tiongkok memiliki sejarah yang tak terpisahkan dengan perairan Laut Tiongkok Selatan.

"Tiongkok mempunyai hak historis di Laut Tiongkok Selatan. Para nelayan Tiongkok sudah lama terlibat dalam kegiatan perikanan di perairan-perairan terkait di dekat Kepulauan Nansha, yang selama ini legal dan absah," kata Geng Shuang dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (31/12/2019).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, para kementerian dan lembaga terkait sepakat untuk memperketat patroli di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna.

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bakamla RI Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufieqoerrochman. Ia mengatakan, Bakamla akan menambah jumlah personel untuk melakukan patroli di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Jelas, saya saja sudah kirim lagi kok. Itu dinamika. Jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis itu. Itu kewenangan di satuan masing-masing," kata Taufieqoerrochman di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Dalam kondisi seperti sekarang ini, Taufieq mengatakan, Bakamla tetap berada di depan dalam memimpin patroli meski tetap dibantu oleh personel TNI.

"Pasti ada. TNI pun pasti mengerahkan kekuatan juga. Tapi dalam kondisi saya bilang memang Bakamla di depan.

Orang sekarang lebih senang menggunakan white hull (strategi pendekatan) daripada grey hull," ujarnya.

Secara terpisah, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono memimpin pengendalian operasi siaga tempur di perairan Natuna Utara.

"Operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1," kata Yudo dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2020).

Menurut Yudo, operasi siaga tempur tersebut menggunakan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tergelar, yaitu 3 kapal Republik Indonesia (KRI) dan 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing TNI AU.

Dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna hari ini. "Operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara," ujarnya.

Yudo juga mengatakan, wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020.

Selain itu, kata dia, operasi ini salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan Prabowo Ingin Diplomasi Damai Selesaikan Persoalan dengan Tiongkok di Laut Natuna", "Prabowo Subianto soal Kapal Tiongkok Masuk Natuna: Kita Cool Saja",