Jumlah Data Keluarga Miskin Penerima Bantuan dari Pemerintah Pusat di Kota Blitar Turun

 TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Jumlah keluarga miskin di Kota Blitar yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) berkurang sekitar 1.000 kepala keluarga (KK).

Hal itu berdasarkan hasil sementara proses verifikasi dan validasi data BDT yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar.

"Perkiraan data BDT di Kota Blitar berkurang sekitar 1.000 KK. Sekarang masih proses verifikasi dan validasi ulang," kata Kepala Dinsos Kota Blitar, Priyo Istanto, Selasa (28/1/2020).

Priyo mengatakan data BDT itu ada sejak 2015 dan sampai sekarang belum pernah dilakukan verifikasi dan validasi ulang. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi ternyata banyak perubahan kondisi di lapangan.

"Data BDT-nya banyak berubah, ada yang sudah meninggal, pindah, dan ada juga yang kondisi ekonominya sudah membaik. Data BDT ini dulu dari Kementerian Sosial, karena kaitannya dengan penerima bantuan dari pusat," ujarnya kepada Tribunjatim.com.

Dikatakannya, awalnya jumlah warga miskin di Kota Blitar yang masuk di BDT sebanyak 8.019 KK. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, dari jumlah itu, petugas hanya menemukan 7.233 KK.

• Pemkab Lamongan Akui Siap Hadapi Virus Corona, Bakal Sambut Kepulangan Warganya dari China

• Mulan Jameela Jadi Saksi Kasus Memiles, Ini Kata Teman Sesama Anggota DPR RI

• Istri Lengah, Pria di Trenggalek Setubuhi Tetangganya di Rumah Mertua, Korban Masih 17 Tahun

Dari 7.233 KK yang ditemukan itu, sebanyak 414 orang sudah meninggal, 48 orang datanya ganda, 92 orang sudah pindah kependudukan, 101 tidak tahu keberadaanya, dan sebanyak 132 kondisi ekonominya sudah mampu.

"Sekarang kami masih proses klarifikasi ke kelurahan terkait data keluarga yang pindah kependudukan itu. Apakah mereka benar sudah pindah atau seperti apa," katanya kepada Tribunjatim.com.

Menurut Priyo, verifikasi dan validasi data BDT penting dilakukan. Sebab, data itu berkaitan dengan penerima program bantuan dari pemerintah pusat. Keluarga miskin yang masuk di BDT merupakan penerima sejumlah bantuan dari pemerintah pusat.

Sejumlah bantuan itu, yakni, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan rencananya juga ada bantuan subsidi gas. Sejumlah bantuan itu akan dijadikan satu dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dari hasil verifikasi dan validasi, kata Priyo, data keluarga mampu dan keluarga yang pindah kependudukan yang sebelumnya masuk di BDT akan dikeluarkan dari data BDT. Pemkot Blitar akan mengusulkan keluarga miskin lainnya untuk masuk di data BDT.

"Dalam waktu dekat proses verifikasi dan validasi data BDT sudah final. Kami juga akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar keluarga miskin yang belum masuk di data BDT supaya bisa masuk di data BDT," ujarnya. (sha/Tribunjatim.com)