Mendagri Tito Bahas Rencana Penyelenggaraan Pilpres 2024 akan Dipisah antara Pilpres dan Pileg

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, bahwa pihaknya bertemu dengan tujuh pemimpin partai politik yang tidak lolos ambang batas 'parliamentary treshold' pada Pemilu 2019 untuk membahas agenda politik besar yang akan dihelat dalam waktu dekat.

Sekadar informasi, ambang batas parlemen adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam wawancara di Surabaya, Jumat (31/1/2020), Tito Karnavian menegaskan, bahwa semangat awal pihaknya bertemu dengan Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Sekjen Partai Persatuan Indonesia (PPI), Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sekjen Partai Berkarya, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sekjen Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) tak lain adalah membangun silaturahmi.

• Begini Modus 2 Koruptor Kondensat TPPI yang Rugikan Negara Rp 36 Triliun

• Daihatsu Sigra Tercebur di Parit Sungai Gayungan Surabaya, Polisi Sebut Tak ada Korban Jiwa

• Sejak Sore Diguyur Hujan Deras, Frontage Road Ahmad Yani Surabaya Banjir

• Dirundung Galau karena Putus Cinta, Pria Kota Batu Minum Pestisida, Ditemukan Sekarat di Tulungagung

Namun, dalam pertemuan itu, yang juga dibahas juga terkait isu isu strategis. Seperti terkait Pilpres 2024 mendatang.

Tito Karnavian mengatakan, mereka juga membahas kemungkinan Pemilu mendatang dipisahkan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden.

"Agenda politik mendukung situasi keamanan. Nah untuk membina politik tingkat nasional otomatis saya harus membangun hubungan. Dua minggu lalu atau minggu lalu saya lupa, saya sudah bertemu dengan sembilan Sekjen yang ada di Senayan yang masuk dalam parliamentary threshold," papar Tito Karnavian.

Untuk itu kemarin, giliran partai yang belum lolos ambang 'parliamentary treshold' yang diajak berdiskusi dengan Mendagri.

Menurut mantan Kapolri ini, mereka juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dinafikan di masyarakat.

Maka dari itu, tujuh parpol yang tak lolos ambang batas tersebebut diajak bertemu dan berdiskusi dengan Tito Karnavian.

"Paling utama targetnya silaturahmi dulu. Agar saling kenal. Setelah itu brainstorming. Apapun itu juga masalah yang mereka ingin sampaikan dan apa yang menjadi arahan dan keinginn dari pusat kita saling sharing," tegasnya.

Menurutnya masukan dan diskusi yang terjadi sangat penting dan positif untuk perkembangan negara Indonesia ke depan.

Sebab tak bisa dipungkiri Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan yang menjunjung demokrasi maka semua suara dan masukan harus disampaikan dan didengarkan.

• Pria Tulungagung Ini Ngaku Anggota BIN Bisa Masukkan Orang Jadi PNS dengan Uang Pelicin Rp 40 Juta

• Air Selokan di Gresik Mendadak Berubah Oranye, PT Petrokopindo Citra Selaras Diperiksa Polisi 3 Jam

• Air selokan Tiba-Tiba Berubah Warna Jadi Oranye, DLH Gresik Panggil PT Petrokopindo Citra Selaras

"Seperti kita juga bahas masalah rezim hukum mengenai politik, kemudian masalah pemilu 2020 harus kondusif dengan sistem yang ada," kata Tito.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2020 ini akan ada 270 daerah uang menggelar Pilkada serentak. Dan di Jawa Timur ada 19 daerah.

Menurut Tito Karnavian, momen ini harus diambil komitmen bersama untuk saling menjaga agar bisa mewujudkan suasana yang kondusif.