Warga Tak Mampu Terdampak Corona Bakal Dapat Bantuan Sembako, Pemprov Jatim Siapkan 21.000 Ton Beras

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan social safety net berupa bantuan sosial sembako untuk warga masyarakat tak mampu yang terdampak wabah Corona (Covid-19).

Bantuan sosial ini akan diberikan dalam bentuk beras, telur dan juga ada yang diserahkan dalam bentuk uang tunai. 

Untuk menyiapkan sembako tersebut Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur menyebut, kini sudah mengantongi angka kebutuhan untuk beras yang akan dibagikan pada masyarakat terdampak.

• VIRAL Foto Ratusan Kantong Mayat Corona di AS, Sikap Pilu Pemerintah, Lockdown Tetap Tak Dijalankan

• Niat Puasa Syaban 1441 H Dilengkapi Hikmah dan Keutamaannya, Bisa Dibaca Malam dan Siang Hari

Dikatakan Kepala Dinas Pertanian, Hadi Sulistyo kebutuhan beras untuk social safety net ini mencapai 21.000 ton beras.

“Untuk kebutuhan beras guna memberikan bantuan yang terdampak ini mencapai 21.000 ton untuk bantuan terdampak. Tapi untuk langkah selanjutnya kita sedang menyiapkan untuk penyediaannya,” kata Hadi Sulistyo, Senin (6/4/2020). 

Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa untuk mencukupi kebutuhan tersebut Jawa Timur memiliki suplai yang cukup.

• Tertib Physical Distancing, PT KAI Daop 7 Hentikan Hampir Semua Perjalanan KA, 14.051 Tiket Batal

• Dulu Pernah Jadi Korban KDRT, Nasib Lisa Face Off Kini Berubah Drastis Setelah 14 Tahun Berlalu

Terlebih saat ini Jawa Timur tengah dalam kondisi surplus beras. Hingga bulan Juni mendatang, Jawa Timur tengah surplus sebagai 2,3 juta ton beras. 

“Kita surplus sampai Juni nanti sekitar 2,3 juta ton Untuk berasnya. Untuk antisipasi lebaran pun insyaAlla aman. Karena selain untuk konsumsi, kita juga kan menyuplai ke provinsi lain,” tegas Hadi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD untuk penanganan Covid-19. 

• Politisi Muda PSI Surabaya Salurkan 1 Ton Beras Pada Warga Terdampak Corona, Akui Sasar 2 Hal

Total, ada sebanyak Rp 2,384 Trilliun yang sudah disiapkan Pemprov Jawa Timur hasil dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan dan penanggulangan bencana non alam wabah covid-19 di Jawa Timur. 

Dana tersebut akan digunakan untuk seluruh kegiatan penanganan Covid-19. Mulai promotif dan preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah covid-19. 

Alokasi anggaran Rp 2,384 Trilliun untuk penanganan covid-19 di Jatim ini setara dengan 6,8 persen dari total APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020. 

“Di kita saat ini teralokasikan Rp 2,384 trilliun untuk penanganan covid-19 baik untuk promotif preventif, kuratif, tracing hingga penanganan dampak sosial ekonomi. Angka alokasi anggaran ini setara dengan 6,8 persen dari APBD kita,” terang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Lebih lanjut wanita yang juga mantan Menteri Sosial ini menyontohkan, anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk memberikan bantalan sosial guna mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19.

Masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akan diberikan bantuan sosial baik berupa sembako maupun juga uang tunai. 

Dikatakan Khofifah bahwa Pemprov Jawa Timur sudah melakukan perhitungan bagi masyarakat yang nanti akan mendapatkan bantalan sosial. 

Dasar penerima bantalan sosial ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya Pemprov telah melakukan sinkronisasi, masyarakat yang tidak terdata di DTKS dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat akan dibantu bantalan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Karena pada dasarnya intervensi pemerintah pusat baik yang berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun dalam bentuk PKH, berbasis pada mereka yang masuk dalam DTKS. 

“Hari ini kita temukan fenomena baru, bahwa mereka yang di kepulauan mereka tidak bisa menjual ikan. Padahal mereka tidak masuk dalam DTKS,” kata Khofifah. 

Maka rencananya Pemprov Jatim akan mengcover masyarakat di kepulauan tersebut dan menyentuhnya dengan bantalan sosial. 

Selain itu juga para driver ojek online yang mereka tidak masuk di DTKS sehingga tidak tercover bantuan dari Pemerintah Pusat juga akan menjadi sasaran penerima bantalan sosial.

Kemudian, masyarakat yang merantau dan mudik karena tidak mendapatkan penghasilan yang sifatnya harian dan tidak masuk dalam DTKS juga akan diberikan bantalan dari Pemprov Jatim.

“Sesuai hitungan yang ada, masyarakat di pedesaan yang terdampak ada sebanyak 4,73 juta KK. Akan tetapi yang masuk dalam DTKS hanya sebanyak 3,73 juta KK. Berarti ada 1 juta KK yang kira-kira di luar DKTS,” tegas Khofifah.

Kemudian yang ada di kawasan perkotaan, yang artinya masuk dalam sektor non agro tercatat ada 3,8 juta KK yang terdampak covid-19. 

Dari jumlah 3,8 juta KK tersebut yang sudah masuk dalam DTKS ada sebanyak 1 juta KK. Artinya ada sebanyak 2,8 juta KK yang belum masuk di DTKS.

“Ini yang tadi kami bahas urunannya dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat ini kemarin kan menambah dari 2,8 juta KK ditambah 1,040 juta untuk BPNT. Nah Pemprov akan menambahkan dengan bantalan sosial, baik bagi mereka yang sudah dapat dari BPNT maupun yang belum mendapatkan itu,” tutur Gubernur Khofifah. 

Penulis: Fatimatuz Zahroh

Editor: Heftys Suud