Kesulitan Urus Restrukturisasi Cicilan, Driver Bamboe Runcing Minta 3 Hal Ini ke Stakeholder Jatim

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Driver Online Bamboe Runcing, perkumpulan driver online roda dua dan roda empat mendantangi kantor DPRD Jawa Timur (Jatim).

Dalam kunjungannya Senin (13/4/2020) kemarin, mereka mengirimkan surat terkait sulitnya mengurus restrukturisasi cicilan di kantor leasing.

David Walalangi, Sekjen DPP Himpunan Pengusaha Daring Indonesia (HIPDA) yang menaungi organisasi driver online mengatakan, selain bergerak ke DPRD Jatim pihaknya juga berkirim surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim hingga ke Gubernur Jatim.

• Tragedi Pilu Ibu Hamil Meninggal saat Mau Melahirkan di RS, Suami: Mulut Keluar Darah, Diminta Sabar

• Profil-Biodata Ratu Tisha yang Mundur Sebagai Sekjen PSSI, Saat di SMA Sudah jadi Manajer Tim

"Itu sudah benar Presiden ngeluarin obat dari imbas pandemi Corona (Covid-19) dengan kasih kebijakan restrukturisasi cicilan. Tapi kalau gak dikawal sampai ke bawah ya percuma," kata dia saat dihubungi, Selasa (14/4/2020).

Dalam surat keluhan tersebut, Driver Online Bamboe Runcing meminta tiga tuntutan. 

Diantaranya adalah standarisasi skema restrukturisasi cicilan selama 5 bulan, menolak segala aktifitas penagihan debtcollector, dan meminta agenda mediasi dengan para stakeholder yaitu Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, serta Pimpinan OJK Regional IV.

• Pencegahan Covid-19 Digencarkan, Kerumunan Massa di Surabaya Dibubarkan, Petugas Gelar Rapid Test

• Cantik Pakai Riasan Adat Jawa, Tia AFI Kenang Momen Pernikahannya 9 Tahun Silam: Bersyukur

"Ini kami mengharapkan respon maksimal 3x24 jam. Tapi kalau kami gak ditanggapi yang ada kami bakal turun ke jalan. Gak peduli kami dengan physical distancing. Di rumah juga bakal mati kok yaudah mending turun aksi aja sekalian," ujarnya.

 Diberitakan sebelumnya, kumpulan Driver Online Bamboe Runcing saat ini tengah mengalami kesulitan mengurus restrukturisasi cicilan di kantor leasing.

Menurut para driver tersebut, masih banyak para kantor leasing yang kurang menjalankan kebijakan pemerintah  secara optimal. Sebab mereka menilai masih program yang ditawarkan oleh leasing ke debitur terkesan malah memberatkan.

Menurutnya, hal ini berbeda dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang mengimbau agar pihak leasing membebaskan cicilan dan bunga selama setahun sebagai imbas dari pandemi virus corona saat ini.

Penulis: Tony Hermawan

Editor: Heftys Suud