Dukung Kebijakan Larang Mudik, Ketua DPD RI LaNyalla Ingatkan Bansos Agar Terus Turun

Keputusan Presiden RI Joko Widodo tentang larangan mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19 mendapat dukungan dari Ketua DPD RI

istimewa
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengisi acara sosialisasi empat pilar MPR RI kepada kalangan muda millenial di di Graha Kadin Jawa Timur, Sabtu (8/2/2020) 

 TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Keputusan Presiden RI Joko Widodo tentang larangan mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19 mendapat dukungan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti.

Namun AA LaNyalla Mahmud Mattaliti mengingatkan pemerintah, khususnya kementerian sosial dan lembaga terkait untuk tetap menjalankan mekanisme penyaluran bansos ke masyarakat terdampak.

 Menurut LaNyalla kebijakan larangan mudik tersebut bertujuan mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran pandemi virus Corona atau Covid-19 ke daerah-daerah tujuan pemudik.

Kebijakan tersebut juga dirasa tepat di tengah protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Termasuk PSBB di beberapa wilayah di Indonesia.

 “Hanya saja, saya mengingatkan Kemensos dan lembaga terkait lainnya, termasuk juga pemerintah daerah untuk tetap menjalankan mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak,” tandas LaNyalla di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

 MenurutAA LaNyalla Mahmud Mattaliti mereka yang tidak bisa mudik namun menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mereka yang kesulitan secara ekonomi harus tetap mendapat prioritas untuk tetap dapat bertahan hidup di kota.

Tata Cara Ibadah Selama Corona di Bulan Ramadhan-Idul Fitri dari Kemenag, Salat Tarawih di Rumah

Cerita Pebulu Tangkis Fajar Alfian Relakan Lebaran 2020 Tanpa Keluarga: Ambil Positif, Ditahan Dulu

Promo Alfamart Berlaku sampai 30 April 2020, Serba Rp5 Ribu hingga Diskon Minyak Goreng dan Gula

“Ini menyangkut kebutuhan nyata masayarakat di lapangan. Terutama mereka yang hidup di kota besar, yang harus tetap membayar uang sewa kos dan kebutuhan pokok,” urainya.

 Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, kebijakan pelarangan mudik juga dianggap tepat. Ia meyakini, larangan ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonom di daerah, khususnya konsumsi rumah tangga. Mengingat di daerah juga berlaku PSBB dan protokol kesehatan.

 “Sehingga lebaran di kampung pun tidak akan di isi dengan acara-acara seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Apalagi situasi ekonomi sedang susah. Kalaupun ada pemudik yang ke daerah, kemungkinan juga tidak membawa uang untuk dibagi-bagi, karena sebelumnya sudah terdampak secara ekonomi,” papar peraih 2,2 juta suara pemilih itu.

Dengan diterapkanya larangan mudik, lanjutnya, pemerintah diminta gencar menyosialisasikan keputusan tersebut. Mulai dari aturan hingga penerapan sanksi, serta memperkuat edukasi secara masif menggunakan berbagai media dan tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh budaya.

Penulis: Yoni Iskandar
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved