Pilkada Jawa Timur
Gerindra Jawa Timur Sebut Waktu Ideal Pencoblosan Pilkada pada Maret Tahun Depan
Sekalipun pemungutan suara ditargetkan berlangsung Desember, Gerindra masih ingin fokus untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine
TRIBUNJATIM.COM - Partai Gerindra Jawa Timur hingga kini belum melanjutkan kerja politik jelang Pilkada Serentak 2020.
Sekalipun pemungutan suara ditargetkan berlangsung Desember mendatang, Gerindra masih ingin fokus untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi virus Corona atau Covid-19.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Timur, Soepriyatno, menjelaskan, terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada belum bisa menjadi acuan berlanjutnya tahapan Pilkada.
"Sekarang jadwalnya masih tentatif," kata Soepriyatno kepada TribunJatim.com ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (12/5/2020).
Memang, dalam Pasal 201 A Perppu tersebut menjelaskan, Pilkada ditunda pada Desember karena wabah Covid-19.
Dengan kata lain, mundur tiga bulan dari yang sebelumnya direncanakan 23 September 2020.
Namun, ayat ketiga pasal yang sama menjelaskan bahwa regulasi ini bukanlah final. Apabila Covid-19 belum tuntas, maka dimungkinkan dilaksanakan penundaan kembali berdasarkan persetujuan bersama KPU, DPR dan pemerintah.
"Jadi, ini masih bergantung Covid-19. Kalau begitu, ngapain kita bicara hal yang tentatif," kata Soepriyatno yang juga anggota DPR RI ini.
• Pilkada Serentak Ditunda, Bacabup Gresik Pasangan Qosim - Alif Deklarasi Setelah Pandemi Covid-19
Apalagi, pemerintah juga belum dapat menjamin waktu berhentinya Covid-19 di Indonesia.
"Kita nggak tahu kapan selesai. Berubah terus," kata Soepriyatno.
Oleh karena itu, Gerindra hingga saat ini menahan kadernya untuk sementara waktu tidak melakukan ikhtiar politik jelang Pilkada, termasuk untuk bicara pencalonan dan koalisi.
"Kebijakan kalau begini ya terus terang saja, kami belum akan melanjutkan tahapan," katanya.
Selain peserta Pemilu, risiko yang sama juga akan diterima oleh penyelenggara Pemilu apabila tetap melanjutkan tahapan di tengah pandemi.
"Pilkada kan juga ada tahapan. Beberapa tahapan kalau sudah dilakukan dalam situasi seperti ini kan juga repot," katanya.
