Blusukan Kampung-kampung, Wagub Jatim Emil Masih Temui Tumpang Tindih Penerima Bansos

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengajak masyarakat bisa memilah dampak yang disebabkan oleh virus Corona atau Covid-19 dan mana yang disebabkan oleh PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Menurut Emil, PSBB ibarat sebuah ujian agar masyarakat bisa hidup disiplin.

“Kita semua harus lebih bijak menyikapi PSBB karena PSBB ini bukan penutupan usaha atau tidak memperbolehkan orang bekerja,” kata Emil saat blusukan ke kantor RW 01 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya untuk mengecek langsung bagaimana penerapan PSBB tahap ketiga di Surabaya, Kamis (28/5/2020).

Menurut Emil, masyarakat secara sadar harus menerapkan dan membiasakan kedisiplinan protokol Covid-19.

"Jangan beranggapan PSBB ini akan segera berakhir terus kita bisa kembali beraktivitas, PSBB berakhir bukan berarti Covid-19 juga berakhir,” lanjutnya. 

• Gelar Rapid Test Massal, Pemkot Surabaya Bawa Mobil Laboratorium: Positif Covid-19 Swab di Sini

• Tersangka Kasus Bakar Remaja di Trenggalek Menyerahkan Diri ke Polisi, Diantar Saudaranya, Sadar

• Pesepak Bola Ini Tikung Ayah Sendiri untuk Nikahi Sang Ibunda, Kini Kepergok Selingkuh dengan Sepupu

Pemprov Jatim sendiri juga telah menyiapkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Salah satunya adalah membuat sistem penyaluran bantuan pangan non tunai melalui kartu. Sehingga masyarakat bisa membelanjakan sesuai kebutuhan masing-masing. 

“Lebih baik banyak orang dapat sedikit tapi merata dari pada sedikit orang mendapatkan banyak,” kata Mantan Bupati Trenggalek ini.

Emil menjabarkan, banyak anggaran Pemprov Jatim yang difokuskan pada penanganan sosial ekonomi akibat dampak Covid-19.

Khusus di Surabaya ada 72.033 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat suplemen BPNT dari Pemprov.

Suplemen BPNT dari Pemprov ini menyasar kepada masyarakat terdampak yang berada di  wilayah berbasis kelurahan dengan mendapatkan tambahan 50 persen dari yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penyalurannya langsung masuk ke rekening.

“Bansos tunai, ada 1,2juta-an keluarga. Untuk Surabaya sekitar 170ribu keluarga yang mendapatkan, nah ini yang menjadi wewenang pemerintah kota berdasarkan usulan RT. Surabaya sudah mengusulkan penghapusan nama-nama yang tidak layak mendapatkan bantuan,” kata dia.

Sementara itu, Agus Kusmantoro, Ketua RW 01 mengatakan jika beberapa kawannya sesama RW tak mengetahui kriteria warga yang mendapat bantuan dampak Covid-19. Selain itu, banyak bantuan yang salah sasaran. 

“Ada nama yang sudah meninggal dunia tetapi masih dapat bantuan,” katanya.