DPRD Jatim Ingatkan Tantangan Pilkada saat Pandemi: Partisipasi Pemilih Bisa Kurang dari 50 Persen

Sehingga, solusinya adalah kelonggaran sosialisasi program melalui media massa.

Menurutnya, sosialisasi program calon kepala daerah lewat media atau pers tak akan mengurangi kualitas demokrasi.

"Perlu diingat bahwa peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Justru, keterlibatan pers akan menjaga kualitas demokrasi itu sendiri," tegasnya.

• Kantongi SK Kemenkumham, Partai Gelora Jawa Timur Siapkan Relawan untuk Tatap Pemilu 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, M Amin pun tak memungkiri bahwa hal itu menjadi salah satu tantangan Pilkada Serentak tahun ini.

"Salah satu tantangan yang harus diantisipasi Pemilu adalah degradasi kualitas Pemilu di semua tahapan," kata Amin dalam sebuah forum diskusi online pertengahan pekan ini.

Di samping itu, penyelenggara Pemilu juga dihadapkan dengan potensi tertular Covid-19. Juga, masalah pengadaan anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan selama bertugas.

Namun, Amin menegaskan, tantangan tersebut akan diantisipasi oleh penyelenggara.

"Namun, kekhawatiran ini tak seharusnya membuat kita pesimis," tegasnya.

"Sebaliknya, kita harus berupaya bahwa kekhawatiran itu tak akan terjadi. Salah satu solusinya, dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin," pungkasnya.

Berkaca pada Pemilu 2019 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Jatim cukup tinggi (82,5 persen). Angka ini melampaui target, 80 persen.

• Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Muncul Wacana Pemungutan Suara Menggunakan Pos

Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 30.912.994 orang, partisipasi masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) lebih dari 25 juta orang.

Misalnya, untuk pilpres sebanyak 25.511.194 orang atau 82,53 persen menggunakan hak pilihnya.

Sedangkan jumlah pemilih untuk memilih anggota DPR RI mencapai 25.430.673 orang (82,27 persen). Serta pemilih Anggota DPRD Provinsi Jatim mencapai 25.428.275 orang (82,26 persen).

Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP akhirnya menyetujui tiga poin Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Poin kedua berbunyi tahapan lanjutan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni 2020. Dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan Protokol Kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, pemerintah, DPR dan KPU juga sepakat menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020. Keputusan ini menegaskan kembali Perppu No 2 Tahun 2020 sebagai penundaan Pilkada akibat Covid-19 yang juga meminta penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan di tanggal tersebut.

Editor: Dwi Prastika