Pilkada Lamongan 2020
Dampak Pandemi, Pemkab Lamongan Ajukan Tambahan Anggaran Untuk Pilkada
Pelaksanaan Pilkada yang masih dimungkinkan berlangsung di masa pandemi virus Corona atau Covid-19 akan berpengaruh dengan bengkaknya anggaran.
Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Yoni Iskandar
TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Pelaksanaan Pilkada yang masih dimungkinkan berlangsung di masa pandemi virus Corona atau Covid-19 akan berpengaruh dengan bengkaknya anggaran.
Untuk kepentingan itu, Kabupaten Lamongan Jawa Timur mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3, 8 miliar untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan pada Desember 2020.
"Pengajuan kita ke APBN," kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Lamongan, Toni Wijaya, Senin (22/6/2020).
Rincian anggaran itu untuk kesiapan pemenuhan fasilitas alat pelindung diri (APD) yang disesuaikan dengan adanya penambahan pengawas pemungutan suara (PPS). Karena harus menjalankan protokoler kesehatan demi pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19.
Sesuai rencana, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Lamongan, sebanyak sekitar 3, 427 TPS. Ada tambahan sekitar 1000 tempat pemungutan suara (TPS) dari sebelumnya.
• Penataan Pasar Tangguh Surabaya Terus Dilakukan, Kesadaran Warga Terkait Protokol Covid-19 Naik 70%
• Bandit yang Ditembak Mati Polda Jatim Adalah Jaringan Komplotan Bandit Pasuruan
• Ulah Nagita Slavina Bikin Rencana Ashanty Gagal, Istri Anang Hermansyah: Aku Benci Banget
Sedang anggaran dana untuk Bawaslu Lamongan dari dana APBD dipatok kurang lebih Rp 17, miliar. Yang harus dicukupkan hingga pelaksanaan pilkada tuntas.
Pengajuan tambahan anggaran terpaksa harus diusulkan ke APBN, lantaran anggaran dari APBD sudah diketok dan . tidak ada tambahan lagi.
"Karena itu kita mengajukan tambahan anggaran kepada APBN melalui Bawaslu Provinsi," katanya kepada TribunJatim.com.
Pengajuan tambahan anggaran ini, lanjut Toni Wijaya, hampir semua dilakukan oleh 19 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan pilkada akhir tahun 2020.
Pengajuan tambahan anggaran itu tidak semua ke APBN. Ada juga kabupaten kota lain yang masih tetap mengajukan tambahan anggaran ke APBD II.
Kenyataan itu terungkap saat Rapat Koordinasi Konsolidasi Kesiapan SDM Pengawas Pemilupada 19 Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilihan Tahun 2020 di Lamongan di Kantor Bawaslu Lamongan Jalan Ki Mangun Sarkoro hingga malam hari.
Rakor dihadiri para petinggi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Di antaranya, Ketua Bawaslu Jarim, Moh Amin, Sekretaris Sapni, Kordiv SDM dan Organisasi Eka Rahmawati dan Aang Khunaefi Koornator Divoso PHL.(Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)