Wali Murid 'Wadul' ke DPRD Jatim Protes PPDB SMA Jalur Zonasi, Ungkap Kecurangan Surat Domisili

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Puluhan wali murid mengeluhkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke DPRD Jawa Timur, Jumat (26/6/2020).

Di antaranya penerapan sistem jalur zonasi yang dinilai banyak menimbulkan pelanggaran.

"Kami melihat ada potensi kecurangan di sistem. Bagaimana mungkin selisih jarak rumah antar siswa yang diterima di sistem hanya satu meter? Kami ingin data siswa yang diterima bisa dibuka," ujar Iriana perwakilan wali murid asal Surabaya.

• Hari Pertama PPDB Tahap III SMK Reguler Bermasalah, SMKN 6 Kota Malang Sarankan Tak Buru-buru Daftar

Pihaknya menyangsikan para siswa tersebut memang tinggal di situ.

"Kami melihat jarak terjauh yang memenuhi pagu (kuota) adalah 900 meter. Kami sanksi ada anak sebanyak itu hanya satu kilometer dari sekolah," kata ibu yang mengaku berjarak 1,2 km dari sekolah tujuan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga menyebut adanya indikasi penggunaan surat keterangan domisili (SKD) untuk memenuhi persyaratan calon.

SKD merupakan salah satu syarat alternatif yang bisa digunakan sebagai syarat pendaftaran selain Kartu Keluarga. SKD dikeluarkan oleh RT dan kelurahan.

• Ucapan Ibu Mertua Bongkar Sikap Zaskia Gotik, 1 Pesan Sebelum Pisah Balik ke Jakarta: Jangan Marah

• Kisah Sejoli Gagal Nikah karena Ternyata Kakak Beradik, Hamil & Pacaran 5 Tahun, Fakta Pilu Terkuak

"Pemerintah harus memastikan tak ada oknum yang bermain SKD ini. Sebab, orang tua bisa melakukan apa saja agar anaknya diterima sekolah favorit," lanjutnya.

Perwakilan para orang tua tersebut diterima langsung oleh Komisi E DPRD Jatim.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menerima laporan sekaligus menyelidiki potensi kecurangan tersebut.

"Kami meminta Dinas Pendidikan untuk menampung laporan dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, Tim PPDB Dinas Pendidikan harus melakukan verifikasi mulai dari saat mengunduh pin, mendaftar, dan verifikasi lanjutan pasca pandemi," kata Hikmah.

• Cara Melihat Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang PPDB SMA/SMK Jawa Timur di ppdbjatim.net

Apabila pelanggaran itu ditemukan, Hikmah meminta Dinas mememberikan sanksi tegas.

"Apabila memang ditemukan, sudah sebaiknya bisa dibatalkan kelulusannya," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo menambahkan bahwa tahapan PPDB memang menjadi masalah tahunan.

"Sehingga, sebaiknya memang harus di antisipasi," kata Hartoyo yang juga mantan Ketua Komisi E ini.

• Siswa Jauh dari Sekolah Masuk PPDB Gresik Jalur Zonasi, Wali Murid Heran, Permainan Surat Abal-abal?

Terutama di Surabaya mengingat dari 31 kecamatan di Kota Pahlawan, 16 di antaranya tak memiliki SMA/SMK negeri.

"Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah juga perlu membangun sekolah baru yang tak memiliki sekolah negeri di samping bisa juga ke sekolah swasta," lanjut Anggota Fraksi Demokrat dari dapil Jatim 1 (Surabaya) ini.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi mengungkapkan kecilnya penggunaan SKD di PPDB 2020.

"Dari total pendaftar, hanya 8 persen yang menggunakan SKD. Sebagian besar menggunakan KK. Hingga saat ini, kami belum menemukan SKD palsu," ungkap Wahid ditemui usai rapat dengar pendapat dengan DPRD Jatim di hari yang sama.

• Terlempar dari PPDB SMAN Jatim Jalur Zonasi? Tak Perlu Cabut Berkas, Bisa Daftar Rapor-Reguler SMK

Sekalipun demikian, pihaknya menjamin proses seleksi tetap dengan proses adminstrasi ketat dengan verifikasi panjang.

"Kami juga membuka call center untuk menerima aduan dari masyarakat," katanya.

"Tiap hari ada ratusan aduan yang masuk. Kami berharap pelapor juga membawa bukti sehingga kami bisa melakukan pengusutan dan memberikan sanksi tegas," tegas mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim ini.

Untuk diketahui, persaingan pendaftar di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jatim jenjang SMA jalur zonasi cukup besar.

Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar di hari kedua, Selasa (23/6/2020) lalu saja telah mencapai 95.576 pendaftar, sementara pendaftar di Kota Surabaya mencapai 10.753 pendaftar.

Sementara daya tampung jalur zonasi SMA negeri di Jatim sebesar 50 persen yaitu 11.984 kursi. Sementara daya tampung jalur zonasi di Surabaya sebanyak 3.897 kursi.

Penulis: Bobby Koloway

Editor: Arie Noer Rachmawati