Pilkada Sumenep

2.500 Calon PPDP Jalani Rapid Test Jelang Pilkada Sumenep 2020, Bila Hasil Reaktif Dipastikan Gugur

2.500 calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diwajibkan menjalani rapid test dan jika ditemukan reaktif secara otomatatis gagal.

Shutterstock
Ilustrasi pemilu. 

TRIBUNMADURA.CO, SUMENEP - Menjelang Pilkada Sumenep 2020, sebanyak 2.500 calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diwajibkan menjalani rapid test dan jika ditemukan hasil dari rapid testnya reaktif secara otomatis akan gagal.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Rafiqi Tanziel mengatakan, petugas akan dipastikan bebas dari virus Corona atau Covid-19.

"Kalau hasilnya ada yang reaktif itu akan diganti (gugur) menjadi PPDP," kata Rafiqi Tanziel, Jumat (10/7/2020).

NEWS VIDEO: Potret Warga Ketintang Sambut 33 Orang Sembuh dari Covid-19, Tukar Hadiah Bunga-APD

Namun kata Rafiqi Tanziel, bagi yang gugur calon PPDP itu akan diusulkan kembali oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menjadi pengganti.

"Kalau 20 persen hasil rapid testnya reaktif, maka akan diganti dan diusulkan kembali oleh PPS," terangnya.

Sekedar diketahui, pada tanggal 24 juni 2020 lalu KPU telah mengeluarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum SD 487 tahun 2020, nomor 487/ PP. 04.- SD/01/KPU/VI/2020, perihal pencabutan surat KPU nomor 485 / PP. 04. 02 – SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) dalam pemilihan serentak tahun 2020.

Kisah Pernikahan Berakhir Pilu, Sang Ibu Ngamuk & Hentikan Acara: Setop, Mempelai Wanita Nangis

Pria Gagal Ijab Kabul, Calon Istri Langsung Nikahi Ipar, Keluarga Malu Ending Pilu, Polisi Terlibat

Kabupaten Sumenep yang menjadi salah satu wilayah yang akan melaksanakan pemilu serentak pada 9 Desember 2020, saat ini pihak KPU setempat sudah melakukan tahapan pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP).

Komisioner KPU Sumenep, Rofiqi Tanzeil mengatakan, saat ini sedang berjalan pembentukan petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) dengan tujuan tugasnya mencocokkan data pemilih yang ada dengan masyarakat pemilih.

"Apakah masyarakat sudah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, masih ada atau sudah tidak ada pemilih (meninggal), karena kita berbasis data," kata Rofiqi Tanzil, Selasa (7/7/2020).

Tracing di Surabaya Dimasifkan, Dari 1 Pasien Positif Covid-19, Petugas Lacak 50 Orang Kontak Erat

Ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi calon PPDP antara lain: Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, Surat pernyataan independen dan tidak memihak pada peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil wali kota.

Halaman
12
Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved