Pilkada di Tengah Pandemi, Khofifah Minta Tak Ada Massa Besar di Pendaftaran Bacakada ke KPU

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar protokol kesehatan tetap dijaga ketat di momen Pilkada Serentak 2020 yang hari ini, Jumat (4/9/2020), dimulai masa pendaftarannya.

Secara khusus ia mengimbau kepada seluruh bakal calon kepala daerah agar tidak melakukan pelibatan massa secara besar dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Hal itu demi menjaga keamanan masyarakat karena saat ini pilkada serentak sedang dilaksanakan di tengah masa pandemi Covid-19.

• Aurel Nangis Ngotot Ingin Ashanty di Atas Pelaminan, Sang Ibu Sambung Tak Mau Langkahi Ibu Kandung

• Perlakuan Zaskia Gotik ke Aqila Cuma Berdua di Rumah, Lihat Makanan yang Diberi ke Anak Sirajuddin

"Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini memang pelibatan massa perlu dipertimbangkan kembali. Risiko penularan menjadi sangat besar jika massa tumpah ruah saat pendaftaran karena dorongan semangat untuk menyukseskan," ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jumat (4/9/2020).

Tak hanya itu, kepada KPU dan Bawaslu Jatim pun Khofifah berpesan agar terus memantau update zonasi wilayahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengkordinasikan pelaksanaan Pilkada serta menjaga keselamatan warga yang ingin memberikan suaranya.

"Zonasi-zonasi ini menjadi penting. Masing-masing Bawaslu dan KPUD Kab/Kota harus melakukan update mingguan untuk melihat apakah Kabupatennya ini zonanya kuning, hijau atau merah. Setelah itu cek kecamatan dan desanya. Bisa saja zonasi di kabupaten atau kota termasuk oranye atau merah tetapi kecamatannya hijau atau kuning, begitu pula desa dan kelurahannya," tuturnya.

Kesiapan sistem dan tata cara Pilkada juga patut menjadi perhatian. Pelaksanaan Pilkada 2020 diharapkan tidak akan membuat kerumunan yang bisa membahayakan.

• Ahmad Dhani Semprot Sikap Anak Mulan Pada Putra Maia, Safeea Malah Balik Kesal: Lebih Mending Aku

Oleh sebab itu, fleksibilitas dari KPU dan Bawaslu pun memiliki peran penting untuk mengatur sirkulasi pemilih di TPS agar semua aman dan kondusif.

"Fleksibilitas waktu pemilihan pasti harus dikomunikasikan ke masyarakat. Pembagian waktu pemilihan itu saya mohon kepada seluruh jajaran Bawaslu dan KPU memberikan opsi jika jam yang ditentukan perlu disesuaikan akibat satu dan lain hal, tetapi jam berahirnya masa pencoblosan tetap tidak berubah," imbuhnya.

Khofifah mencontohkan, jika pada Pilkada sebelumnya waktu maksimal adalah jam 1, maka pada Pilkada kali ini, ditambah dengan pembagian tahapan guna menghindari penumpukan calon pemilih di dalam TPS. Maka dari itu, peran identifikasi oleh masing-masing TPS harus terus dijalankan.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah juga mengaku optimis akan pelaksanaan Pilkada yang diikuti 19 Kab/Kota ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Jatim mengalami peningkatan sebesar 4,82 poin menjadi 77,68 dalam skala 0 sampai dengan 100. 

• Eri-Armuji Bakal ke KPU Usai Salat Jumat, Daftar Pilkada Surabaya 2020: Bawa Tes Negatif Covid-19

Capaian ini menjadi suatu sinyal bagus guna terselenggaranya Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas pada Desember mendatang.

"Kami meyakini dengan IDI yang meningkat, utamanya bagi lembaga politik, termasuk Kab/Kota akan menjadi menjadi modal sosial yang kuat berseiring dengan upaya TNI-Polri menjaga keamanan, ketertiban dan suasana masyarakat yang tetap kondusif," ujarnya.

Suasana guyup rukun dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur harus tetap kita jaga agar semua tahapan pelaksanaan bisa berjalan aman, damai dan sejuk. Diharapkan Pilkada serentak kali ini, meski dilaksanakan saat pandemi Covid-19 partisipasi pemilih tetap tinggi dengan protokol kesehatan juga bisa diterapkan secara maksimal. (SURYA/Fatimatuz Zahroh)

Editor: Pipin Tri Anjani