Breaking News:

Komisi V DPR RI: Membangun Madura dengan Anggaran Rp 150 Miliar? Ini Kok Tega Banget

"Membangun Madura dengan anggaran senilai Rp 156 miliar?. Ini kok tega, tega banget," ungkap politisi yang akrab disapa Ji Syafi itu kepada Surya,

Ahmad Faisol/Surya
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Dapil Madura H Syafiuddin Asmoro (kanan) bersama Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron 

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Keseriusan Pemerintah Pusat dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura menjadi sorotan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Dapil Madura H Syafiuddin Asmoro.

Hal itu tidak lepas dari postur pagu indikatif Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021.

"Membangun Madura dengan anggaran senilai Rp 156 miliar?. Ini kok tega, tega banget," ungkap politisi yang akrab disapa Ji Syafi itu kepada Surya, Minggu (6/9/2020).

Pagu anggaran tahun 2021 di BPWS senilai Rp 150 miliar itu disebut Ji Syafi lebih rendah dari alokasi anggaran yang diterima BPWS di tahun 2020, yakni sekitar Rp 200 miliar.

"Prihatin, ironis sekali. Sebelum refocusing karena Covid-19 Rp 200 miliar lebih. Sekarang anjlok di angka Rp 156 miliar," tegasnya.

Karena itu, Ji Syafi mempertanyakan keseriusan Pemerintah Pusat dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahtaraan masyarakat Madura.

BERITA TERPOPULER SELEB: Krisdayanti Fokus Urus Anak Raul Lemos hingga Rizky Billar Nikahi Lesty?

VIRAL TERPOPULER: Dokter Palsukan Rapid Test Demi Uang hingga Sosok Suami Jaksa Pinangki Terekspos

Kenyataan Pahit Aaliyah Massaid Sedari Kecil Sudah Biasa Lihat Reza Artamevia Konsumsi Narkoba

"Apalagi tiga trigger percepatan pembangunan Madura yang diletupkan Pemerintah Pusat hingga saat ini, progress nya belum maksimal," ujarnya kepada TribunJatim.com.

Tiga trigger yang menjadi kebijakan strategis nasional tersebut yakni, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 tentang BPWS, pembangunan Jembatan Suramadu yang menelan biaya Rp 4,5 triliun.

Terakhir, Pemerintah Pusat menerbitkan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi yang meliputi Bangkalan (Madura), Gresik, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbang Kertosusilo).

Perpres 80 yang sudah berjalan setahun, lanjut Ji Syafi belum berdampak secara signifikan. Keberadaan Jembatan Suramadu hingga saat ini masih sebatas transmisi percepatan arus penyeberangan.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved