Komisi V DPR RI: Membangun Madura dengan Anggaran Rp 150 Miliar? Ini Kok Tega Banget

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Keseriusan Pemerintah Pusat dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura menjadi sorotan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Dapil Madura H Syafiuddin Asmoro.

Hal itu tidak lepas dari postur pagu indikatif Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021.

"Membangun Madura dengan anggaran senilai Rp 156 miliar?. Ini kok tega, tega banget," ungkap politisi yang akrab disapa Ji Syafi itu kepada Surya, Minggu (6/9/2020).

Pagu anggaran tahun 2021 di BPWS senilai Rp 150 miliar itu disebut Ji Syafi lebih rendah dari alokasi anggaran yang diterima BPWS di tahun 2020, yakni sekitar Rp 200 miliar.

"Prihatin, ironis sekali. Sebelum refocusing karena Covid-19 Rp 200 miliar lebih. Sekarang anjlok di angka Rp 156 miliar," tegasnya.

Karena itu, Ji Syafi mempertanyakan keseriusan Pemerintah Pusat dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahtaraan masyarakat Madura.

• BERITA TERPOPULER SELEB: Krisdayanti Fokus Urus Anak Raul Lemos hingga Rizky Billar Nikahi Lesty?

• VIRAL TERPOPULER: Dokter Palsukan Rapid Test Demi Uang hingga Sosok Suami Jaksa Pinangki Terekspos

• Kenyataan Pahit Aaliyah Massaid Sedari Kecil Sudah Biasa Lihat Reza Artamevia Konsumsi Narkoba

"Apalagi tiga trigger percepatan pembangunan Madura yang diletupkan Pemerintah Pusat hingga saat ini, progress nya belum maksimal," ujarnya kepada TribunJatim.com.

Tiga trigger yang menjadi kebijakan strategis nasional tersebut yakni, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 tentang BPWS, pembangunan Jembatan Suramadu yang menelan biaya Rp 4,5 triliun.

Terakhir, Pemerintah Pusat menerbitkan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi yang meliputi Bangkalan (Madura), Gresik, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbang Kertosusilo).

Perpres 80 yang sudah berjalan setahun, lanjut Ji Syafi belum berdampak secara signifikan. Keberadaan Jembatan Suramadu hingga saat ini masih sebatas transmisi percepatan arus penyeberangan.

"Faktanya, hingga saat ini pun kami belum melihat keseriusan Pemerintah Pusat dalam mengimplemetasikan regulasi-regulasi yang ada," tegas pria asal Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan itu.

Ia lantas mencontohkan Perpres Nomor 27 Tahun 2008 tentang BPWS. Bahkan pada 26 Februari 2020, dirinya telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Perekonomian terkait struktur organisasi yang ada di BPWS.

"Selama 12 tahun hingga saat ini, hanya satu deputi di BPWS yang berstatus defitinif. Kepala dan deputi-deputi lainnya masih berstatus Plt," tuturnya kepada TribunJatim.com.

Dengan kondisi tersebut, para petinggi di BPWS tidak bisa menjalankan kebijakan-kebijakan strategis karena terbatasnya kewenangan Plt.

"Apalagi saat ini, Plt Kepala BPWS yang baru selevel direktur. Sebelum-sebelumnya diisi pejabat selevel direktur jenderal," paparnya.

Kendati demikian, Ji Syafi mengapresiasi langkah Plt Kepala BPWS Ir Achmad Herry Marzuki yang langsung mengumpulkan empat bupati di Madura di kantor BPWS, Jalan Tambak Wedi Surabaya, Selasa (25/8/2020).

Ia menegaskan, tiga trigger tersebut menjadi parameter kinerja Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejareraan masyarakat Madura.

Padahal, lanjutnya, Madura sama halnya dengan Papua dan Maluku. Sumber Daya Alam (SDA) berupa lapisan emas, migas, hingga uranium ada di Madura.

"Ini kembali kepada good will Pemerintah Pusat. Jangan main-main terus, jangan PHP melulu. Kalau dieksplorasi dan dieksploitasi, luar biasa potensi SDA di Madura," tegasnya.

JI Syafi menjamin tidak akan ada lagi unsur-unsur penghambat pembangunan ataupun investasi di Pulau Madura saat ini.

Sebagai representasi masyarakat Madura di DPR RI, ia akan menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya Pemerintah Pusat membangun dan meningkatkan kesejahteraan di Madura.

"Saya sudah roadshow menemui empat bupati di Pulau Madura, semua kompak. Beliau-beliau sudah siap," pungkasnya. (Ahmad faisol/Tribunjatim.com)