Nelayan dan PMII Tolak Penambangan Pasir Laut di Bawean, Sebut Penambangan Jadi Masalah

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – PMII dan nelayan menolak aktivitas penambangan pasir laut di Bawean.

Mereka menyebut bakal jadi masalah besar.

Sampai ancam bakal lakukan aksi besar-besaran. Simak selengkapnya di sini!

Adanya rencana penambangan pasir laut di perairan Pulau Bawean terus menyebabkan gelombang protes.

• Pemuda Asal Pulau Bawean Gresik ini Ketagihan Mencuri Kabel Telepon, Kini Nginap di Sel

Kali ini giliran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bawean menolak keras proyek penambangan pasir yang telah sampai proses kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) bersama muspika dua Kecamatan di Pulau Bawean, Rabu (16/9/2020) di Balai Desa Diponggo.

"Kami bersama nelayan Bawean akan melakukan aksi perlawanan besar jika aktivitas penambangan pasir dilanjutkan," ucap Ketua Komisariat PMII STIT Raden Santri, M Asep Maulidi, Sabtu (19/9/2020).

Dikatakannya, kegiatan tambang pasir laut di perairan Pulau Bawean merupakan bentuk ketidakhati-hatian pemerintah.

Nelayan sangat mempercayai, kegiatan tambang tersebut akan membuat daerah tangkapan nelayan rusak, ikut tergerus akibat abrasi.

"Kondisi ini  membuat kegaduhan di Bawean,” kata dia.

Dampak penambangan pasir di laut pulau Bawean ini memberikan dampak negatif yang luar biasa. Asep bersama warga Bawean melakukan kajian penelitian dan respon dari masyarakat, ada 9 point dampak negatif yang akan diterima oleh masyarakat Bawean jika penambangan pasir laut ini dilaksanakan.

Efeknya meningkatkan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai dan semakin meningkatnya pencemaran pantai.

Kemudian penurunan kualitas air laut yang menyebabkan semakin keruhnya air laut, rusaknya wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan lalun dapat meningkatkan intensitas banjir air rob.

Selain itu, merusak ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut, semakin tingginya energi gelombang atau ombak yang menerjang pesisir pantai atau laut.

Hal ini dikarenakan dasar perairan yang sebelumnya terdapat kandungan pasir laut menjadi sangat curam dan dalam sehingga hempasan energi ombak yang menuju ke bibir pantai akan menjadi lebih tinggi karena berkurangnya peredaman oleh dasar perairan pantai.

Terakhir akan timbul konflik sosial antara masyarakat yang pro-lingkungan dan para penambang pasir laut.

“Tambang ini akan menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat Bawean.
Selain itu alasan utama kami menolak tambang pasir laut adalah karena hasil tangkapan nelayanakan semakin menurun, terutama nelayan-nelayan kecil,” paparnya.

Perekonomian nelayan kecil pencari gurita sudah tidak berproduksi, karena air keruh, dan gelombang air laut tinggi. Selain itu, rompong dan jaringan nelayan juga hilang.

"Ini masalah besar buat kami masyarakat Bawean,” tegasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik Choirul Anam menuturkan proyek penambangan pasir di Pulau Bawean merupakan proyek dari pemerintah pusat yang direkomendasikan kepada Dinas DKP Jatim.

”Itu memang keputusan Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah. Kami tidak punya wewenang,” ucapnya.

Sebelumnya, beberapa anggota dewan legislatif dari Pulau Bawean juga tidak ada undangan dan pemberitahuan tentang rencana proyek penambangan pasir itu.

Anggota DPRD Gresik dari pulau Bawean, Musa menyebut pihaknya sejak awal menolak adanya aktivitas penambangan pasir di laut pulau Bawean.

"Pasti akan berdampak pada potensi perikanan di pulau Bawean," pungkasnya.

Sekadar informasi, penambangan pasir laut di perairan pulau Bawean itu untuk proyek reklamasi salah satu perusahaan di Jawa Timur. Pasir yang digunakan berasal dari perairan Bawean yang dikenal memiliki kualitas bagus.