PKB Jatim Siapkan Sanksi Pemecatan untuk Kader Membelot di Pilkada Serentak: DPP Tidak Mentolerir

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyiapkan sanksi tegas bagi kader yang membelot di Pilkada. Tak tanggung-tanggung, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur menyiapkan sanksi pemecatan.

Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi mengutip instruksi DPP, menjelaskan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu acuan untuk pemenangan skala nasional. 

Seharusnya, PKB bisa mengawal target untuk menang di seluruh daerah penyelenggara pilkada.

Memaksimalkan mesin kader di akar rumput ditambah elemen masyarakat pendukung, target tersebut dinilai cukup realistis. 

"Jatim sebagai miniatur PKB secara nasional, wajib meraih hasil gemilang dengan target maksimal," kata Fauzan kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (13/10/2020). 

Baca juga: Ditetapkan sebagai Paslon, Sam HC-Gunadi Handoko Resmi Tantang SanDi dan Ladub di Pilkada Malang

Bahkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pun memonitor langsung jalannya konsolidasi di Jawa Timur, khusunya untuk 19 daerah penyelenggara pilkada. Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, turun langsung ke Surabaya pada akhir pekan lalu (Minggu, 11/10/2020).

Sinergi antar kader ditambah organisasi luar pendukung PKB diyakini akan membuat kerja mesin efektif. "Pak Cucun memberikan suntikan moriil. Khususnya, untuk daerah yang akan pilkada," kata Fauzan yang juga Ketua Fraksi PKB di DPRD Jatim ini.

DPP PKB juga menyusun tim monitoring khusus untuk daerah pilkada. Tim ini bertugas memastikan seluruh komponen partai bergerak. "Seluruh elemen partai harus turun all out untuk  pemenangan paslon yang diusung PKB," katanya.

Bagi kader yang membelot, PKB menyiapkan sanksi tegas. "DPP tidak akan mentolelir oknum kader partai yang membelot. Sanksinya, pemberhentian secara tidak terhormat untuk kader yang berkhianat dari keputusan partai," tegasnya.

Di Jawa Timur, ada 19 daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Dari jumlah tersebut, PKB mengusung kader internalnya serta para perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang dekat dengan partai berlambang sembilan bintang ini.

Menariknya, dalam dinamika kontestasi lalu, beberapa kader PKB memilih keluar dari partai. Sebagai akibat PKB yang mencalonkan kader lain, beberapa figur internal PKB berlabuh ke partai lain.

Di antaranya, Calon Bupati Malang, Sanusi yang sebelumnya kader PKB kini menjadi kader PDI Perjuangan. Kemudian, Calon Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani (Gus Yani), yang sebelumnya juga kader PKB memutuskan keluar dari partai dan mencalonkan diri lewat partai lain di luar PKB.

Tak hanya irisan di internal PKB, partai yang kini dipimpin Muhaimin Iskandar juga harus menghadapi sesama kader Nahdlatul Ulama (NU). Misalnya, di Lamongan, Sidoarjo, dan beberapa daerah lain.

Ini menjadi menarik, mengingat sejumlah kader PKB ada juga yang menjabat di struktur Nahdlatul Ulama hingga badan otonomnya. Misalnya, Ansor, Muslimat, Fatayat, dan beberapa organisasi banom lain.

Fauzan memastikan bahwa calon yang diusung PKB juga merepresentasikan figur maupun program NU. Bahkan, untuk memastikan hal tersebut, para kandidat yang diusung PKB mengikuti baiat dengan NU. (bob)