Angka Pengangguran di Jatim Naik 27 Ribu Pasca Pandemi, DPRD Minta Kerjasama Lintas OPD

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi E DPRD Jatim  menyorot tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur akibat pandemi virus Corona atau Covid-19.

Mengatasi hal ini, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bekerja simultan dengan mengedepankan linkage program.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meningkatkan bahwa masing-masing OPD tidak bisa bekerja sendiri. Para Mitra Komisi E diminta berjalan seiring.

Terutama, dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat pandemi. Mengutip data BPS, sejak Maret hingga 13 Juni lalu tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan mencapai 50.379 orang.

"Saat ini sudah ada 27 ribu angka pengangguran terbuka baru yang muncul pasca pandemi. Baik yang di-PHK secara formal maupun harus dirumahkan tanpa ada kejelasan nasib mereka," kata Hikmah ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (16/10/2020).

Masalah besar ini, menurutnya memerlukan kerja lintas sektoral. Anggota Fraksi PKB ini menyebut Komisi E DPRD Jatim menginisiasi pertemuan program kerja antar OPD.

Baca juga: Gelar Berkah Jumat, Bupati Nganjuk Bagikan Berbagai Bantuan ke Warga dan Anak Yatim

Baca juga: Jadi Brand Ambassador, Lee Min Ho Tampil Bareng Agnez Mo di Iklan E-Commerce, Ada Nama Verrel Juga

Baca juga: Sah Dinikahi Indra Priawan, Nikita Willy Disebut Mbak You Jadi Wanita Seutuhnya: Semoga Lebih Tenang

"Menurut kami, capaian akan lebih efektif serta efisien pembiayaannya, apabila antar OPD duduk bersama melakukan kerja lintas sektor," katanya kepada TribunJatim.com.

Belum selesai angka pengangguran terbuka akibat pandemi, potensi penambahan pengangguran juga muncul dari para lulusan sekolah menengah. "Lulusan SMA/SMK yang memunculkan pengangguran baru," katanya.

Ia mengusulkan 16 Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bisa berkerjasama dengan SMK yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik).

"Misalnya, kita mempertemukan BLK untuk bisa difungsikan sebagai tempat Prakerin, pemagangan lanjutan, serta mengambil sertifikasi," kata Hikmah.

"Terutama, bagi SMK yang secara peralatan belum memenuhi kualifikasi. Prasarana ini bisa disokong BLK," katanya kepada TribunJatim.com.

Dari soal permodalan, Komisi E akan menggandeng Komisi C agar para mitra kerja Komisi bidang keuangan tersebut ikut turun tangan. Para alumni yang sudah mengikuti pelatihan kerja bisa mendapatkan bantuan keuangan dari lembaga keuangan yang dimiliki Pemrov Jatim.

"Misalnya, bantuan dari Jamkrida, Bank UMKM atau program CSR dari Bank Jatim," katanya.

Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, kerja lintas sektoral juga diharapkan dapat menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. "Disnaker yang memiliki informasi bursa kerja luar negeri, melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam hal bursa kerja, termasuk pendidikan Bahasa," katanya.

Saat ini, ada dua BLK yang diinisiasi jadi lab bahasa. "Terutama, untuk ke Jepang dan beberapa negara lainnya," katanya.

Kerja linkage program seperti ini diharapkan tak hanya soal penyerapan tenaga kerja saja. Bahkan, bisa juga menyasar OPD yang menjadi mitra Komisi lain.

"Kami ingin semua OPD bisa bekerja sama. Kalau sendiri-sendiri apalagi di masa seperti ini kurang efektif," katanya kepada TribunJatim.com.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak tak memungkiri pihaknya kini fokus meningkatkan skill angkatan kerja muda. Pemprov Jatim memiliki program dengan memberikan fasilitas melalui program Millenial Job Center (MJC).

Emil menyebutkan, mayoritas pekerja yang terkena PHK adalah mereka yang berusia 15-29 tahun atau masuk pada Angkatan Kerja Muda.
"Mereka sebagian besar terdampak karena kurangnya pengalaman dan keterampilan serta sedikitnya jaringan sosial," katanya.

MJC akan terus mendorong angkatan kerja muda agar muncul talenta-talenta baru. Emil menjelaskan, permasalahan yang banyak dialami angkatan kerja usia muda di antaranya spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Kemudian, keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta kurangnya pengetahuan terhadap lowongan pekerjaan.

Agar mampu bertahan terutama di era pandemi, lanjutnya, angkatan kerja muda dapat mencoba peluang bisnis baru atau pekerjaan sampingan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Misalnya bisnis online, baik melalui marketplace ataupun media sosial lainnya.

Selama pandemi, aktivitas belanja online masyarakat meningkat sebesar 35,3 persen dan 46,9 persen generasi muda belanja online. "Angkatan kerja muda juga bisa mencoba peluang di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai alternatif pekerjaan yang menjanjikan terutama di era pandemi ini,” kata Emil kepada TribunJatim.com.

Emil menambahkan, angkatan kerja muda juga bisa memanfaatkan teknologi dengan membentuk platform-platform baru. Contohnya berkolaborasi dengan petani atau nelayan lokal untuk menjual dan mendistribusikan hasil panen atau tangkapan.

Emil menegaskan, Pemprov Jatim melalui program MJC hadir untuk menfasilitasi para angkatan kerja muda. Program MJC telah dimulai sejak 2019.

Hingga saat ini tercatat sebanyak 400 talenta, 600 klien dan 100 mentor yang sudah bergabung dalam program tersebut.

"Pemprov juga terus memberikan stimulus, meningkatkan kompetensi melalui berbagai pelatihan serta menjalin kemitraan dengan stakeholder yakni antra UKM, BUMD, dan Swasta,” ujarnya. (bob/Tribunjatim.com)