Pilkada Kabupaten Malang

Komitmen Cucu Pendiri NU Lebih Perhatikan Pendidikan Pesantren Jika Terpilih Sebagai Bupati Malang

Ambisi mewujudkan pendidikan gratis jadi target utama pasangan Calon Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Dwi Prastika
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Calon Bupati Malang, Lathifah Shohib, 2020. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Ambisi mewujudkan pendidikan gratis jadi target utama pasangan Calon Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib - Didik Budi Muljono.

Pendidikan gratis telah digaungkan sejak lama oleh pasangan yang mengusung tagline Malang Bangkit ini.

Kata Lathifah Shohib, pendidikan gratis di Kabupaten Malang berpotensi besar dapat diwujudkan.

"Apabila selama ini tidak terealisasi pendidikan gratis, maka ada yang salah urus dalam sektor kebijakan anggaran pemerintahan selama ini," terang Lathifah Shohib pada Selasa (27/10/2020).

Menurut Lathifah Shohib, perwujudan pendidikan tergantung pada kemauan pemimpin kepala daerah.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Siapkan Sanksi Bagi Kepala Daerah dari PKB yang Tak Dukung Paslon Lathifah-Didik

Baca juga: Sambangi Pedagang Pasar Dewi Sri Malang, Sam HC Berjanji Wujudkan Pasar Berkeadilan

Tak hanya pendidikan gratis, Lathifah Shohib juga memegang tiga komitmen dalam pendidikan.

"Kami komitmen tidak ada dikotomi antara pendidikan di bawah Kemenag dan Kemendikbud. Semua akan mendapat porsi yang adil dan merata, itu komitmen saya," ungkap cucu pendiri Nahdlatul Ulama ini. 

Wanita yang akrab disapa Bu Nyai ini ke depan akan lebih memperhatikan tentang pondok pesantren di Kabupaten Malang. 

Baca juga: Krisdayanti Sambangi Kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Nyatakan Sikap Dukung Sanusi-Didik

Baca juga: Gandeng Mantan Model Hingga Komedian, Paslon Ladub Incar Suara Anak Muda di Pilkada Malang 2020

Motivasi Lathifah Shohib itu didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren. Kata dia, pengembangan infrastruktur dan entrepreneurship di pesantren jadi sorotan.

"Kami analisa undang-undang tersebut dan jika tidak menabrak aturan maka infrastruktur pondok pesantren ke depan bisa kita tingkatkan melalui bantuan dari dana APBD," tutupnya.

Editor: Dwi Prastika

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved