Soal Gugatan APK Bergambar Risma, KIPP Jatim Sebut Putusan Bawaslu Masih Belum Final

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Meski gugatan paslon Pilwali Surabaya nomor urut 2 terhadap penggunaan gambar Tri Rismaharini di APK paslon nomor urut 1 sudah diputus. Namun, hal tersebut belum final.

Pihak tim kuasa hukum Machfud Arifin-Mujiaman masih bisa melakukan upaya mengajukan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN).

Proses penganan sengketa di Bawaslu bersifat administratif.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komite Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, Novly Thysen.

’’Tidak final. Paslon nomor 2 bisa mengajukan upaya hukum di PT-TUN. Disana akan diperiksa dan diputus perkara tersebut,’’ katanya, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Warga Kota Pasuruan Gotong Royong Perbaiki Baliho Gus Ipul-Mas Adi

Putusan ini paling lama 15 hari.

Jika putusan ini dirasa tidak bisa diterima, maka juga bisa mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung.

Nah, proses penyelesaian perkara disana paling lambat 20 hari.

’’Pada prinsipnya bahwa putusan Bawaslu dalam proses sengketa di Bawaslu belum selesai. Itu upaya administrative non litigasi. Jadi melalui musyawarah bersama. Mengundang kedua belah pihak, dan mencoba memediasi,’’ terang Novly.

Putusan ini bisa mengajukan sengkata tata usaha negara pemilihan.’’Jadi tidak lagi mengenal PTUN karena tugasnya sudah dilakukan oleh Bawaslu,’’ ungkap Novly.

Artinya, ketika ini digugat oleh paslon di PT TUN, dan prosesnya di MA, selama proses berlangsung KPU tidak boleh memproduksi desain kampanye APK.

’’Regulasi ini harus dipahami. Jadi karena maih ada sengketa, KPU tidak boleh mencetak desain dulu,’’ kata Novly.

Diketahui,tim pasangan calon nomor urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman mempersoalkan gambar Walikota Surabaya Tri Rismaharini, sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan di alat peraga kampanye (APK) paslon nomor urut 1.

Persoalan ini diajukan dalam sidang sengketa pemilihan antar paslon di Bawaslu Surabaya. Namun, gugatan yang dilayangkan kepada KPU Surabaya ini ditolak.