Buruh Kembali Menyuarakan Tolak Omnibus Law, Sempat Mengajukan Pinjam Gedung DPRD

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jatim, kembali menyuarakan penolakan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Selasa sore (17/11/2020).

Mereka yang mendatangi titik kumpul di Jalan Ciliwung, sempat menimbulkan kepadatan lalu lintas dari arah Wonokromo ke Tunjungan Plaza. Beruntung petugas kepolisian mengatur laju kendaraan sehingga arus kembali normal. Massa kemudian berangkat secara long march pukul 14.31 Wib, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.

Setibanya di Gedung Grahadi, para peserta demonstran menampilkan berbagai pertunjukan. Antara lain, teatrikal, orasi, sidang rakyat mosi tidak percaya, hingga memainkan alat musik. Agenda itu bertepatan dalam rangka momentum Hari Pelajar Internasional.

Koordinator Aksi, Anthony Matondang, mengatakan, pihaknya masih tetap mengeluarkan aspirasinya kepada pemerintah, melalui aksi yang sengaja dilakukan lagi oleh para serikat pekerja.

"Kami sebetulnya berencana menyewa atau meminjam gedung DPRD Jatim. Beberapa hari yang lalu sudah kami kirim surat secara legalitas. Baik melalui email maupun pos," katanya kepada TribunJatim.com.

Baca juga: Pria Surabaya Ini Satu-satunya Pemilik CBR1000RR-R Fireblade di Indonesia, Big Bike Rp 1,1 Miliar

Baca juga: Wanita Cantk Oplas Hidung Berujung Malu, Syok Lihat Kondisi Telinganya di Cermin, 4 Hari Terasa Aneh

Baca juga: Rizky Billar Elus Kepala Lesty, Beri Pujian: Makasih Hadir di Hidup Kakak, Akui Lesty Istri Idaman

Akan tetapi, kata Anthony, begitu dikonfirmasi kembali ternyata tidak ada jawaban dari DPRD Jatim atau Sekdaprov. Hal tersebut dilakukan untuk mengadakan sidang rakyat di ruang paripurna.

"Melalui momentum ini, kami sengaja mengadakan sidang rakyat mosi tidak percaya terhadap rezim pemerintah, terkait masalah undang undang cipta kerja," katanya kepada TribunJatim.com.

"Jadi kami telah kirim surat mau mengadakan sidang rakyat disana. Tetapi sampai sekarang tidak ada balasan atau konfirmasi terhadap permasalahan tersebut," sambungnya.

Sehingga, tuntas Anthony, massa aksi memutuskan tetap menyuarakan suaranya di depan gedung grahadi sebagai mimbar pernyataan bebas kepada pemerintah.

"Tuntutan kami tidak berubah. Tegas menolak, konsisten, komitmen, tolak omnibus law segera terbutkan perppu," jelasnya. (Febrianto/Tribunjatim.com)