Soal Vaksin Covid-19, Pemkot Malang akan Lakukan Pendataan ke Faskes Sambil Tunggu Juknis dari Pusat
Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Malang masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan vaksinasi Covid-19 di Kota Malang.
Penulis: Rifki Edgar | Editor: Januar
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Malang masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan vaksinasi Covid-19 di Kota Malang.
Hal ini setelah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah meneken Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanan vaksinasi Covid-19.
Di mana nantinya ada enam jenis vaksin dari beberapa perusahaan yang akan digunakan untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
Baca juga: Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat Siap Disuntik Vaksin Lebih dulu
"Kami masih menunggu juknisnya seperti apa dari pusat yang hingga sampai saat ini belum turun dari Kementerian Kesehatan," ucap plt Dinas Kesehatan Kota Malang, Sri Winarni kepada SURYAMALANG.COM, Senin (7/12).
Sejauh ini, Dinkes Kota Malang hanya melakukan pendataan kepada tenaga kesehatan (nakes) di Kota Malang yang menjadi prioritas pemberian vaksin Covid-19.
Tercatat sebanyak 1.034 orang nakes yang sudah terdata untuk menjadi penerima vaksin Covid-19 di Kota Malang.
Nakes yang didata tersebut terdiri dari nakes yang berada di RSUD Kota Malang dan di sejumlah puskesmas yang ada di Kota Malang.
"Pelatihan juga sudah dilakukan melalui zoom mettimg oleh Kementerian Kesehatan kepada nakes yang nanti ditunjuk untuk melakukan vaksinasi. Yang dilatih ada dari dokter dan bidan dari puskesmas masing-masing satu orang," ucapnya.
Kini, Dinkes sedang masih akan melakukan pendataan kepada fasilitas kesehatan yang bakal disiapkan sebagai tempat vaksinasi tersebut.
Termasuk untuk rumah sakit rujukan Covid-19, hingga puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Malang.
"Iya semua puskesmas bisa. Tetapi untuk layanan kesehatan yang lain masih kami lakukan pendataan," ucapnya.
Perempuan yang juga menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Malang ini mengatakan pihaknya kini tinggal menunggu petunjuk teknis saja dari pusat.
Kemungkinan, pendistribusian vaksin Covid-19 di Kota Malang bakal dilakukan pada tahun 2021 mendatang.
"Harapan kami nanti pelaksanaan dan pendistribusian bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Malang. Mulai dari berapa banyak jumlah nakes, aparat, yang semuanya masih menunggu juknis dari pusat," tandasnya.
Sementara itu, dilansir dari Kompas.com yang berjudul "Kapan Vaksin Covid-19 Bio Farma-Sinovac Bisa Mulai Digunakan?" pada Senin (7/12), Manajer Lapangan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Fakultas Kedokteran Unpad, Eddy Fadlyana, mengungkapkan, Proses uji klinis sudah dilakukan sejak Agustus.
Uji klinis terhadap vaksin Covid-19 telah dijalani oleh 1.620 relawan.
Akan tetapi Eddy mengatakan, berdasarkan perkembangan uji klinis yang dilakukan di Indonesia, angka efektivitas atau keampuhan vaksin untuk memberi perlindungan terhadap infeksi virus corona, masih belum diketahui hingga saat ini.
Dia mengatakan, hasil final dari uji klinis calon vaksin Bio Farma-Sinovac yang diikuti 1.620 relawan Indonesia diharapkan bisa diperoleh antara Mei hingga Juni 2021.
"Dari yang diimunisasi 1.620 itu, berapa yang terpapar atau yang sakit Covid-19, dikonfirmasi dengan laboratorium. Jadi kelompok vaksin dibandingkan dengan kelompok plasebo. Nanti ketahuan (efektivitasnya)," kata Eddy, saat dihubungi Kompas.com,.
Sementara, mengenai penggunaan vaksin, Eddy menyebutkan, tergantung izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Walaupun sejauh ini angka efektivitas dari uji klinis yang dilakukan di Indonesia masih belum diketahui, namun jika BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat, maka vaksinasi bisa dilakukan pada Januari 2021.
"Kan sudah ada datanya. Data penelitian tentang keamanannya, antibodinya, nanti kan digabung sama Brazil. Jadi Indonesia digabung sama Brazil, itu BPOM yang akan mengkaji, kalau dianggap cukup barulah dipakai," kata Eddy.
"Kalau BPOM mengeluarkan izin EUA (Emergency Use Authorization) maka Januari bisa mulai (vaksinasi)," tandasnya.