Kritikan Akademisi Soal Aksi Blusukan Mensos Risma yang Viral Tangani Tunawisma Tua

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Viralnya aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang melakukan blusukan menemui tunawisma disorot oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Malang Profesor Mas'ud Said. 

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa hari ini aksi mantan Wali Kota Surabaya tersebut viral di media massa dan media sosial, bahkan sempat menjadi trending topic. Khususnya aksi Mensos saat menemukan tunawisma di kawasan Jalan Sudirman - Thamrin Jakarta. 

Atas viralnya aksi Mensos Risma tersebut Profesor Mas'ud mengkritisi cara penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk di dalamnya gelandangan atau tunawisma. 

Baca juga: Plt Wali Kota Surabaya Keberatan Pembatasan Sosial Kepada Mendagri, Wisnu Ungkapan Alasannya

Menurut Profesor Mas'ud Said, penanganan tunawisma di Indonesia sebaiknya tidak dilakukan secara parsial, melainkan secara terintegrasi. 

"Kalau setiap hari menemui satu per satu tunawisma, lalu jumlahnya tunawisma se Indonesia berapa. Kalau jumlah puluhan ribu, maka butuh puluhan ribu hari untuk melakukan penanganan," kata Profesor Mas'ud, Jumat (8/1/2021). 

Profesor Mas'ud yang juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sosial bidang Program Kerja dan SDM pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama ini mengingatkan bahwa di Kementerian Sosial ada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 

Yang saat Menteri Sosial dijabat oleh Mensos Khofifah Indar Parawansa telah melakukan banyak program solutif dalam penanganan PMKS. Seperti pembangunan terintegrasi Desaku Menanti di beberapa titik di Indonesia. 

Program tersebut kini sudah ada seperti di Gunung Kidul, Padang, Pasuruan dan juga di Kota Malang, yang bahkan kini menjadi penggerak ekonomi kreatif sebagai desa wisata.

"Kita berharap Bu Menteri Risma melalui Kemensos yang saat ini, bisa melanjutkan apa-apa yang dulu di tahun 2015 hingga 2017 telah dirancang Kemensos berkaitan dengan penanganan gepeng dan PMKS," tegasnya. 

Harapan itu ia sampaikan agar Mensos yang saat ini bisa merancang program yang lebih sistematis. Terlebih, Kemensos sejatinya sudah memiliki data yang terintegrasi terkait PMKS, yang menyatu di setiap provinsi, kabupaten dan kota. 

"Jika beliau merancang program dengan sistematis maka bisa diintergrasikan dengan program yang dilakukan di kabupaten kota, jadi dari Kemensos, ke Dinas Sosial setempat terintegtasi. Seperti yang kini ada di Kota Malang, Desaku Menanti yang kini telah berhasil menjadi kampung Wisata Topeng, yang mampu mengangkat ekonomi masyarakat," tegasnya. 

Di wisata kampung topeng, adalah format penanganan tunawisma atau gepeng yang sudah terintegrasi. Anak-anak mendapatkan pendidikan formal dan informal. Dan mereka diberikan bekal mulai mainan dan juga pembangun skill. 

Begitu juga dengan ibu-ibu, diberikan pelatihan menjahit. Mereka dilatih untuk membuat makanan olahan untuk kemudian dipasatkan ke kota. Berkolaborasi dengan peguruan tinggi, produk olahan ibu-ibu tersebut dibenahi pacakingnya. 

Kemudian untuk para bapak-bapak, diberikan pekerjaan membuat topeng. Topengnya dijual ke publik wisatawan yang datang. Dengan harga sekitar Rp 15 ribu, mereka bisa menjual lebih dari lima sehari. Belum lagi jika hari besar tertentu, maka harganya lebih besar. 

Dan para anak muda juga diberikan alat musik, dan sound sistem agar mereka bisa mengeksplorasi seni dan bakat di bidang musik. Mereka biasa tampil menghibur dan mendapatkan penghasilan. 

"Saat itu Menterinya Ibu Khofifah yang saat ini menjabat Gubernur Jatim. Beliau membangunkan mereka 40 rumah di sana. Jadi mereka para gepeng dialihkan ke sana dengan menghuni rumah yang sudah dibangunkan oleh Kemensos. Di sana lengkap, ada rumah ibadah, workshop. Dan sering dijadikan penelitian dari perguruan tinggi," tegas Profesor Mas'ud. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa mereka yang tinggal disana, diberi pekerjaan, tidak kembali menjadi gepeng. Hal itu menjadi bukti bahwa programnya berhasil. 

"Kalau gepeng dihalau satu-satu, tidak efektif. Itu seperti hit and run. Karena tidak terintegrasi. Akan lebih baik penanganan PMKS itu dilakukan simultan, terintegrasi dan sistematis," tegasnya. (Fz/fatimatuz zahroh)