Sekda Syaifullah Jabat Plh Bupati Situbondo: Percepatan Pembahasan KUA PPAS Harusnya Sudah Dilakukan

Reporter: Izi Hartono | Editor: Heftys Suud

TRIBUNJATIM.COM, SITUBONDO - Sekretaris Daerah Situbondo, Syaifullah, ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur, sebagai Pelaksana Harian Bupati (Plh) Kabupaten Situbondo.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kosongan jabatan Bupati Situbondo.

"Saya hanya ditunjuk untuk melanjutkan pekerjaan rutin bupati karena masa jabatannya sudah habis," kata Syaifullah usai serah terima Jabatana sebagai Plh Bupati di ruang Baluran, lantai dua, Pemkab Situbondo, Rabu (17/02/2021).

Baca juga: PPKM Skala Mikro di Kabupaten Kediri Terbukti Efektif Tekan Kasus Baru Covid-19 di Ngadiluwih

Baca juga: 5 Shio Kurang Mujur Besok Kamis, 18 Februari 2021: Naga Jangan Terobsesi, Cek Angka Keberuntunganmu!

Menurut Syaifullah, jabatan Plh Bupati akan berakri setelaj dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang semula direncanakan pada tanggal 17 Februari 2021 dan ternyata diundurpada tanggal 25 Pebruari 2021.

"Dengan tertundanya pelantikan, percepatan pembahasan KUA PPAS seharusnya sudah dilakukan," jelasnya.

Jabatan Plh Bupati, kata Plh Bupati Situbondo, kewenangannya sangat terbatas, karena tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang sifatnya strategis yang berdampal pada perubahan status hukum, organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

"Kewenangan Plh sangat terbatas, tidak boleh melakukan mutasi, atau mengubah anggaran atau tindakan strategis lainnya," kata Syaifullah.

Dasar  Kemendagri menunda pelantikan Bupati dan Wakil terpilih, lanjut Syaifullah, dikarenakan adanya 135 daerah yang melakukan gugatan sengketa pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi.

"Di Jawa Timur, ada tiga kabupaten/kota yang melakukan gugatan ke MK, yakni Banyuwangi, Lamongan, dan Surabaya," pungkasnya.