Datangi Kantor DPRD Sumenep, Para Kiai Bersatu Tolak Penambangan Fosfat
Setelah sehari sebelumnya aktivis Mahasiswa gelar unjuk rasa di depan kantor Bappeda Sumenep tolak penambangan fosfat, Rabu (10/3/2021)
Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Januar
lihat foto
Reporter : Ali Hafidz Syahbana | Editor: Januar AS
TRIBUNJATIM.COM, SUMENEP - Setelah sehari sebelumnya aktivis Mahasiswa gelar unjuk rasa di depan kantor Bappeda Sumenep tolak penambangan fosfat, Rabu (10/3/2021).
Kali ini, sejumlah kiai dan pengasuh pondok pesantren juga datangi kantor DPRD Sumenep menyatakan menolak rencana penambangan fosfat tersebut.
Kedatangannya ke ruang aula lantai dua di gedung DPRD Sumenep, melakukan rapat dengar pendapat soal penambangan fosfat dengan wakil rakyat dan instansi di lingkungan Pemkab Sumenep.
Selain para kiai dan pengasuh Ponpes ini, hadir dari OPD Pemkab Sumenep, diantaranya perwakilan dari Bappeda, DPMPTSP dan Satpol PP Sumenep yang ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, dari perwakilan Fraksi-Fraksi dan perwakilan dari keorganisasian mahasiswa.
Baca juga: 33.000 Baby Lobster dari Mojokerto Diselunudupkan ke Batam Lewat Juanda
Sejulah kiai dan pengasuh pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Sumenep Hijau (FSH) ini memberikan pernyataan tegas tolak penambangan fosfat di wilayah ujung timur Madura.
"Kami menolak segala proses yang mengarah pada rencana tersebut," kata Jubir Forum Sumenep Hijau, KH. Moh. Naqib Hasan.
Penambangan fosfat jika nanti dibiarkan dan diizinkan katanya, nanti dipastikan berdampak buruk. Dampak tersebut katanya, baik terhadap lingkungan, sosial dan dari sektor lainnya.
"Salah satu dampak misalnya, sumber air akan berkurangdan kemungkinan timbulnya konflik ditengah-tengah Masyarakat," katanya.
"Intinya kita menolak tambang fosfat di Sumenep dan segala proses yang mengarah pada hal itu, seperti perubahan Perda, penambahan titik fosfat, kita tolak total semuanya," tegasnya.
Dikonfirmasi Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengatakan bahwa dari semua aspirasi tersebut katanya nanti akan segera membuat surat rekomendasi kepada Bupati dan Pemprov Jatim.
"Kami kan sekarang sebagai publik hearing, ya kami akan buat surat rekomendasi dulu dan selanjutnya menjdi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Provinsi," kata Abdul Hamid Ali Munir.
